Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mengusulkan tambahan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp117,87 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dana ini digunakan untuk program prioritas pemerintahan baru dan tambahan belanja kementerian/lembaga (K/L).
“Belanja negara kalau tadi usulan dari quick win Presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun atau naik Rp 117,87 triliun,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Rabu (4/9/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, tambahan belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk empat program quick win pemerintahan baru, antara lain: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan untuk 52,2 juta orang Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit Rp1,8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan Rp2 triliun, hingga lumbungan pangan nasional Rp15 triliun.
Selain tambahan belanja untuk program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto, terdapat tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, dan MPR akibat penambahan anggota dan pimpinan.
Tambahan belanja K/L, kata Sri Mulyani, diambil dari cadangan belanja negara yang turun Rp12,39 triliun, cadangan pendidikan yang turun Rp66,85 triliun, hingga cadangan transfer ke daerah (TKD) turun Rp14,38 triliun.
Lebih lanjut, program MBG yang dicanangkan prabowo tersebut dianggarkan sebesar Rp71 triliun untuk pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
“Nah, kenaikannya itu Makanan bergizi Rp71 trilun nanti Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden sekarang dan akan terus menjadi agensi pengeksekusinya untuk program makan bergizi gratis. Itu akan Rp71 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Selanjutnya, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dianggarkan sebesar Rp3,2 triliun dan akan disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkeu). Nantinya, pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga rontgen untuk pengecekan penyakit katastropik.
Program berikutnya dianggarkan Rp1,8 triliun di Kemenkes untuk pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah. Intinya, meningkatkan RS tipe D menjadi tipe D di daerah besera sarana-prasarana dan alat kesehatannya.
Program quick win selanjutnya yakni Renovasi Sekolah dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Nantinya, ketiga Kementeiran ini akan berkoordinasi terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.
“Dan eksekutornya adalah Kementerian PUPR sehingga nanti anggaran K/L PUPR akan ditambahkan Rp20 triliun apabila disetujui oleh Badan Anggaran dan Komisi XI,” ucapnya.
Tak hanya itu, terdapat pula program sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, anggaran ini akan dimanfaatkan oleh ketiga kementerian untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi.
Terakhir, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dipatok sebesar Rp15 triliun yang akan disalurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp7,5 triliun dan Kementerian Pertanian (Kementan) Rp7,5 triliun.
“Ini Rp7,5 triliun akan dialokasikan untuk PUPR dan Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian termasuk di dalamnya melakukan program intensifikasi untuk 80 ribu hektar dan pencetakan sawah baru extensifikasi 150 ribu hektar,” tutur Sri Mulyani.
(azr/lav)
