Menurut Barita, Satgas PKH bakal melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan yang teridentifikasi dalam jaringan tersebut.
Selain itu, Satgas PKH bakal melakukan penagihan denda administratif, pemulihan aset, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dari hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan.
Lebih jauh, apabila menemukan dugaan pelanggaran pidana, Satgas PKH akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum terkait agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Negara tidak akan memberi ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis," kata Barita.
Penggeledahan
Sehari kemudian, Kamis (5/11/2026), Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan tujuh perusahaan tambang Nikel pada periode 2013—2025. Lima di antaranya dikendalikan oleh AK.
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, PT DAA, dan PT HJ.
"Perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat," kata Direktur Penyidikan Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dikutip Jumat (6/11/2026). "Adapun status AK saat ini masih sebagai saksi."
Penyidik Kejagung menyita sejumlah barang bukti mulai dari uang tunai senilai Rp11,7 miliar, sejumlah dokumen, dan barang bukti elektronik.
Saiful memaparkan penyitaan uang tunai hanya terjadi di dua lokasi yang masing-masing sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta.
Di lokasi lainnya, penyidik menyita barang bukti elektronik berupa telepon seluler, laptop, dan kamera pengawas atau CCTV.
Penyidik menemukan dua perusahaan di antaranya yaitu PT BSJ dan PT KAA ternyata sudah tak memiliki izin usaha pertambangan sejak 2015. Bahkan, kedua perusahaan tersebut sudah mendapatkan suspend sebanyak tiga kali.
Akan tetapi, secara fakta, wilayah tambang kedua perusahaan tak pernah dihentikan dan dikembalikan ke negara.
Jaksa menemukan bukti perusahaan-perusahaan di bawah kendali AK melakukan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melanjutkan praktik tambang hingga 2025.
"Perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful.
Pada saat ini, menurut dia, penyidik telah menuntaskan pemeriksaan terhadap 38 saksi dan pengumpulan alat bukti.
Penyidik dalam waktu dekat akan menuntaskan konstruksi perkara untuk kemudian melakukan pelimpahan perkara ke penuntutan.
Namun, sosok utama dalam kasus ini, AK diduga berada di luar negeri. Untuk itu, Kejagung telah menggandeng pihak imigrasi guna mencari keberadaan pengusaha nikel tersebut.
“Dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” beber Saiful.
AK sendiri masih berstatus saksi, belum menjadi tersangka.
Keterkaitan LSP
Dalam perkembangan terakhir, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengaku Kejagung masih mendalami dugaan keterkaitan AK dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Meski demikian, dia memastikan penyidikan belum masuk pada dugaan pemberian perlindungan atau beking dari Listyo kepada Ari Kurniawan
“Kita masih mendalami kok. Kita belum ke arah sana,” kata Kuntadi di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia juga membantah bahwa penyidik telah mengonfirmasi dugaan Arif mendapat perlindungan atau bekingan dari mantan Kapolri tersebut.
“Enggak, belum sampai ke sana. Kita masih mendalami semua,” ujar dia.
Saat ditanya mengenai keberadaan Arif, Kuntadi mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman. Dia juga memastikan Arif hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Nikel Terdampak
Kabar kasus korupsi yang mencatut nama AK tersebut sempat membuat pasar nikel dunia heboh pada pekan lalu.
Kamis pekan lalu, harga nikel sempat menyentuh US$16.375/metrik ton atau menguat 3,8%, menyusul rencana pemerintah menindak secepatnya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan AK; yang notabene merupakan mantan trader nikel di Glencore Plc.
Satuan Tugas PKH saat itu belum memerinci langkah-langkah yang akan diambil, tetapi menegaskan bahwa tinjauan awal telah menemukan indikasi penyimpangan terkait dengan kegiatan penambangan, perizinan, dan penggunaan kawasan hutan.
Untukk diketahui, Arif yang dikenal tertutup merupakan tokoh berpengaruh dalam industri pertambangan Indonesia.
Kariernya melesat cepat sejak meninggalkan Glencore lebih dari satu dekade lalu hingga menjadi pedagang bijih nikel terkemuka di Indonesia.
Langkah apa pun yang menyasar jaringan pertambangannya yang luas dapat memicu perubahan besar dalam sektor ini, mengingat Indonesia merupakan negara yang menyumbang sekitar 60% dari pasokan nikel global.
Pada 2024, Arif memperdagangkan sekitar sepertiga dari pasokan bijih nikel nasional, menurut laporan Bloomberg tahun lalu yang mengutip survei terhadap sejumlah tokoh industri.
Bersama seorang mitra bisnis utama, dia juga memiliki saham di setidaknya 20 konsesi pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia.
(ros/wdh)
