“Selain itu, risiko bencana terkonsentrasi di Indonesia Timur. Jika membandingkan rasio kemandirian fiskal provinsi di Indonesia Barat, seperti Banten yang mencapai 267,58%, jurang fiskalnya sekitar 32 kali lipat dibandingkan rasio kemandirian fiskal Papua Pegunungan yang hanya 8,43%. Keempat provinsi pemekaran baru di Papua memiliki indeks kesiapan iklim yang rendah,” jelas Putu.
Putu juga mengatakan bahwa persoalan tidak hanya dari sisi kekurangan dana. Tata kelola juga terfragmentasi antara pusat dan daerah, serta antara aksi mitigasi dan adaptasi. Pada 2025, sebanyak 236 pemerintah daerah memangkas belanja lingkungan, dan kaitan antara anggaran lingkungan daerah dan kualitas lingkungannya masih lemah.
Berdasarkan kombinasi kebutuhan dan kapasitas iklim tersebut, kajian ini mengelompokkan 38 provinsi ke dalam empat pola dasar.
Pertama, pola dasar Mapan terdiri dari 16 provinsi atau 42,11% dari total provinsi. Kelompok ini mencakup seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, serta sebagian provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Kebutuhannya rendah hingga sedang, sedangkan kapasitasnya tinggi.
Kedua, pola dasar Menengah terdapat 6 provinsi atau 15,79% dari total provinsi (Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau) Kelompok ini berkebutuhan sedang dengan kapasitas yang timpang. Karakter utama pola dasar kelompok ini adalah adanya satu sisi kapasitas yang kuat dan satu sisi yang perlu diperbaiki.
Ketiga, pola dasar Rawan–Berpotensi yang terdiri dari 7 provinsi atau 18,42% dari total keseluruhan provinsi (Aceh, Sumatera Barat, Maluku, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah). Kelompok ini berisiko bencana tinggi tetapi memiliki modal kapasitas yang cukup, terutama kesiapan. Provinsi seperti ini dapat segera memanfaatkan dukungan pendanaan bila ada mekanisme pembiayaan iklim yang menutup kekurangan kapasitas fiskalnya.
“Terakhir, pola dasar Prioritas Kritis dengan 9 provinsi atau 23,68% dari total provinsi (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan). Kelompok ini menghadapi risiko tinggi dengan kapasitas rendah. Inilah kelompok yang paling berisiko tertinggal bila dana investasi iklim hanya diberikan berdasarkan bagaimana kemampuan daerah dalam menyerap anggaran tersebut,” terang Putu.
Untuk mendorong tata kelola investasi untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim di Indonesia, kajian ini mengajukan delapan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, pemerintah harus dapat menetapkan formula alokasi dana iklim berbasis kebutuhan dan kapasitas. Kedua, pemerintah harus dapat membentuk fasilitas penyiapan proyek dan penguatan kapasitas untuk pola dasar Prioritas Kritis dan pola dasar Menengah.
Ketiga, pemerintah harus dapat mengembangkan transfer berbasis kinerja untuk pola dasar Rawan-Berpotensi. Keempat, pemerintah harus dapat mendorong pembiayaan campuran dan pasar untuk pola dasar Mapan dan sebagian pola dasar Menengah.
“Kelima, pemerintah harus dapat mewajibkan penandaan anggaran iklim di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengaitkannya dengan hasil. Keenam, pemerintah harus dapat menyatukan koordinasi investasi iklim lintas kementerian/lembaga dan lintas tingkat pemerintahan,” jabar Putu.
Ketujuh, pemerintah harus dapat membangun kolaborasi lintas sektor terkait perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan investasi iklim di daerah. Terakhir, pemerintah harus dapat membangun sistem pemantauan dan pembaruan pola dasar yang diusulkan ini secara berkala.
(lav)
