Adapun, lanjutnya, program coal switching akan dilakukan bertahap agar PLTU dapat menyerap lebih banyak LRC termasuk nilai kalor GAR 3.600 kkal/kg, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan teknologi dan karakteristik masing-masing pembangkit.
Butuh Investasi
Terkait dengan alasan implementasi bertahap; Rakhmad tidak menampik implementasi program tersebut membutuhkan kajian teknis, investasi, dan perencanaan operasional yang matang.
Penyesuaian teknologi pun harus dilakukan tanpa mengabaikan efisiensi pembakaran, keandalan peralatan, maupun kontinuitas pasokan listrik kepada masyarakat.
"Ini bukan berarti sekarang seluruh PLTU sudah bisa menggunakan batu bara kalori rendah. Penyesuaian teknologi membutuhkan waktu dan investasi. Kami juga harus mempertimbangkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi," katanya.
Untuk diketahui, kebutuhan batu bara berdasarkan karakteristik nilai kalor untuk pembangkit terbagi menjadi; 89 juta mt medium rank coal (MRC), 76 juta mt LRC, dan 8,51 juta mt high rank coal (HRC).
Menurut Rakhmad, salah satu tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi batu bara yang dibutuhkan pembangkit dengan karakteristik cadangan batu bara nasional.
Sebagian PLTU yang beroperasi saat ini dirancang untuk menggunakan batu bara dengan nilai kalor menengah hingga tinggi, sedangkan cadangan batu bara Indonesia justru didominasi batu bara berkalori rendah.
Berdasarkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi yang diterbitkan Badan Geologi dan menjadi rujukan neraca nasional dalam Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 228/2025, cadangan batu bara Indonesia didominasi kategori LRC sebesar 24,06 miliar mt atau 75,3%.
Sementara itu, cadangan batu bara kategori MRC tercatat 4,54 miliar mt atau 14,2% dan HRC 3,36 miliar mt atau 10,5%.
Adapun, volume batu bara yang dikelola PLN EPI mencapai 97 juta ton pada 2026 atau naik dari sekitar 67 juta ton pada 2023.
Kementerian ESDM sebelumnya mencatat total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta mt per tahun.
Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan melalui program domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan-perusahaan batu bara sebanyak kurang lebih 190 juta mt.
Bahkan, Kementerian ESDM telah menambah penugasan DMO untuk memenuhi stok batu bara kualitas sedang pembangkit PLN dan swasta, sehingga totalnya menjadi 212 juta mt.
Lebih lanjut, Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi batu bara sepanjang Januari—September 2026 mencapai sekitar 514,98 juta mt.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mienral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, dari total produksi 514,98 juta mt tersebut, sebanyak 343,08 mt direalisasikan untuk pasar ekspor.
Sementara itu, sebesar 171,9 juta mt direalisasikan untuk kebutuhan batu bara domestik atau DMO.
(wdh)
