Salah satu inisiatif utama dari pihak penyelenggara di Turki adalah mendorong elektrifikasi secara global; sebuah upaya untuk menekan polusi gas rumah kaca (GRK) dengan mengganti bahan bakar fosil di sektor transportasi, industri, dan pemanas.

Upaya diplomatik ini terasa tidak sebanding dengan latar belakang situasi dunia yang suram.

Bulan lalu, PBB memperingatkan dunia tidak lagi mampu menjaga pemanasan global tetap di bawah 1,5°C—ambang batas krusial yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

Serangkaian peristiwa cuaca ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim tahun ini telah menegaskan risiko yang muncul akibat kenaikan suhu, termasuk puluhan ribu kematian akibat gelombang panas yang mematikan dan kebakaran hutan di seluruh Eropa, serta runtuhnya gletser yang menghancurkan di Nepal.

Di sisi lain, perang di Iran dan Ukraina—yang telah menekan aliansi internasional dan terkadang mengalihkan dana dari bantuan iklim ke belanja pertahanan—juga telah mengungkap beban finansial akibat ketergantungan mendalam berbagai negara terhadap bahan bakar fosil.

Dampak dari kenaikan harga minyak dan gas telah menjadi katalisator untuk beralih ke energi yang lebih bersih secara global.

Indeks Bloomberg yang mencerminkan harga berjangka minyak dan gas melonjak sekitar 67% dalam 12 bulan hingga Jumat (6/11/2026).

Angka ini menggambarkan lonjakan biaya bahan bakar sejak para negosiator berkumpul setahun lalu dalam COP30 di Belém, Brasil.

“Krisis energi tahun ini telah menyadarkan kita dari sikap berpuas diri,” ujar Murat Kurum, Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki, yang akan menjabat sebagai presiden COP31.

“Kini semua orang memahami bahwa energi yang harus diimpor adalah energi yang tidak berada dalam kendali kita.”

Laurence Tubiana, CEO European Climate Foundation sekaligus salah satu perancang Perjanjian Paris, melihat adanya potensi perubahan arah dalam perundingan di Antalya.

Hal ini menyusul serangkaian hasil yang kurang memuaskan dalam negosiasi COP sebelumnya, yang sempat terhambat oleh sikap tegas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menarik diri dari diplomasi iklim.

Tubiana menyampaikan kepada para wartawan pekan lalu bahwa pada masa lalu, dunia memiliki lebih sedikit pilihan untuk menghadapi guncangan harga minyak.

Namun kini, teknologi energi bebas emisi menawarkan “solusi untuk keluar dari volatilitas tersebut, sekaligus meningkatkan penggunaan energi surya dan memperkuat ketahanan energi.”

Sesi ke-31 COP untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ini memiliki mandat negosiasi yang lebih terbatas.

Ruang untuk melahirkan janji-janji besar—seperti yang terlihat pada sesi-sesi sebelumnya, termasuk di Dubai pada 2023 saat berbagai negara berkomitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil—kini lebih sempit.

Terbatasnya harapan terhadap pertemuan ini tercermin dari minimnya kehadiran para pemimpin dunia. Selain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, tokoh yang diperkirakan hadir antara lain Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Presiden Finlandia Alexander Stubb.

Tokoh penting lainnya yang dijadwalkan hadir meliputi Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, serta Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol.

Delegasi besar yang terdiri dari perwakilan Kongres AS, gubernur negara bagian, dan wali kota juga akan bertolak ke Antalya.

Delegasi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa meskipun Trump telah menarik AS dari Perjanjian Paris dan mencabut berbagai regulasi lingkungan federal, upaya dekarbonisasi di AS tetap terus berjalan—baik di tingkat korporasi, kota, maupun negara bagian.

Meningkatnya sorotan publik terhadap dampak energi dan lingkungan dari pembangunan pusat data (data center) yang sangat pesat—sebuah isu yang turut mendongkrak posisi sejumlah kandidat dari Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS pekan lalu—kini memberikan dorongan baru bagi gerakan lingkungan hidup.

Berbeda dengan KTT tahun lalu di Brasil, fokus kali ini lebih tertuju pada pemenuhan janji-janji yang sudah ada, alih-alih menetapkan tujuan baru yang ambisius.

David Waskow, Direktur Inisiatif Iklim Internasional di World Resources Institute, menyebut pertemuan ini sebagai COP yang lebih berorientasi pada “kerja nyata dan penyelesaian tugas.”

“Memang tidak mencolok — tetapi yang penting adalah pekerjaan terselesaikan," ujarnya.

Sebagai contoh, para negosiator akan menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan serangkaian komitmen yang dihasilkan dari tinjauan kemajuan global (global stocktake) pada COP28 di Dubai—termasuk tujuan untuk beralih dari bahan bakar fosil—serta meletakkan dasar bagi penilaian berikutnya yang akan berlangsung hingga 2028.

Selain itu, setelah berbagai negara menyepakati indikator untuk mengukur kemajuan menuju target internasional dalam adaptasi iklim, COP31 akan berupaya menentukan cara untuk mengawasi pelaksanaan upaya tersebut dan menerapkannya secara nyata.

Para diplomat juga akan merancang mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja dan masyarakat yang terdampak oleh transisi energi.

Di luar negosiasi formal yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan melalui proses perundingan yang sering kali alot, negara-negara juga akan diminta untuk mendukung komitmen sukarela. Ini mencakup rencana agar perusahaan AI mengungkapkan data dampak lingkungan, serta ketentuan agar pusat data ditenagai oleh listrik bersih.

Salah satu target utama dalam pertemuan puncak ini adalah menggalang dukungan bagi inisiatif untuk meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi akhir global—dari sedikit di atas 20% saat ini menjadi 35% pada 2035.

Usulan ini didasari oleh gagasan bahwa negara-negara dapat mengurangi polusi gas rumah kaca dengan mengganti bahan bakar cair untuk transportasi serta memanfaatkan lebih banyak sumber energi terbarukan yang bebas emisi untuk kebutuhan panas dan tenaga listrik.

Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen—yang akan memimpin negosiasi berdasarkan kesepakatan kompromi yang membagi tugas antara Ankara dan Canberra—menyatakan pihak penyelenggara pertemuan puncak ini akan berupaya memasukkan target elektrifikasi tersebut ke dalam dokumen keputusan politik (political cover decision).

Teks akhir yang disepakati melalui konsensus “mengirimkan sinyal kepada dunia,” ujar Sue Biniaz, mantan wakil utusan khusus AS untuk iklim, kepada para wartawan.

“Jika sesuatu dapat disepakati oleh seluruh dunia—mengingat adanya berbagai kepentingan yang berbeda-beda—hal itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan,” kata Biniaz.

Mewujudkan target elektrifikasi tentu akan menghadapi tantangan. Beberapa negara telah mendesak adanya komitmen yang lebih ketat, termasuk ketentuan bahwa target tersebut harus dicapai terutama dengan menggunakan listrik bebas emisi.

Pendanaan iklim diperkirakan menjadi titik ketegangan utama—sebuah tema yang terus berulang dalam perundingan iklim.

Negara-negara berkembang, yang merasa frustrasi karena komitmen sebelumnya tidak dipenuhi, kini mencari dukungan untuk mengembangkan ekonomi mereka tanpa harus bergantung secara berlebihan pada bahan bakar fosil—seperti yang pernah dilakukan oleh AS dan Eropa dalam proses pembangunan mereka.

Di sisi lain, beberapa negara kaya berpendapat bahwa negara-negara berkembang belum mengambil langkah yang cukup untuk menekan emisi saat ini.

Dalam perundingan COP dua tahun lalu, berbagai negara sepakat untuk menyediakan pendanaan sebesar US$300 miliar per tahun pada 2035, dengan negara-negara maju sebagai pihak utama yang memeloporinya.

Terdapat pula ambisi untuk menghimpun pendanaan yang lebih besar, yakni mencapai US$1,3 triliun per tahun pada 2035, yang bersumber dari sektor publik maupun swasta.

Namun, belum jelas apakah jumlah tersebut akan terealisasi tepat waktu—atau apakah target itu masih mungkin untuk dicapai.

Negara-negara berkembang menegaskan bahwa langkah ini sangat penting demi mewujudkan pertumbuhan yang lebih bersih.

“Kita sudah memiliki teknologinya. Harga energi terbarukan telah turun secara signifikan,” ujar Ilana Seid, perwakilan dari Palau yang memimpin Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil (Alliance of Small Island States), sebuah kelompok negara yang rentan terhadap perubahan iklim.

“Untuk mempercepat kemajuan, kuncinya benar-benar terletak pada pendanaan.”

Uni Eropa, penyedia pendanaan iklim terbesar di dunia, telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan komitmen pendanaan baru.

“Pembicaraan mengenai penyediaan dana segar sama sekali tidak memiliki peluang untuk terwujud,” kata kepala kebijakan iklim Uni Eropa, Wopke Hoekstra, dalam sebuah wawancara bulan lalu.

Keseluruhan masa depan proses COP PBB dalam mengoordinasikan aksi iklim kini juga mendapat sorotan yang lebih intensif.

Sebuah diskusi meja bundar yang diselenggarakan oleh Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, tengah mengevaluasi apakah mekanisme tersebut perlu dirombak.

Evaluasi ini mencakup rekomendasi untuk beralih dari pendekatan berbasis konsensus—yang mengharuskan setiap komitmen mendapatkan persetujuan luas, tetapi terkadang justru menghasilkan standar terendah yang dapat melemahkan ambisi kolektif.

Meski demikian, menurut Menteri Iklim Belanda Stientje van Veldhoven, kemajuan yang saat ini terasa lambat pun tetap membawa dunia bergerak ke arah yang tepat.

Saat mendaki Gunung Kilimanjaro belum lama ini, Van Veldhoven sempat merasa gentar melihat bentangan jalur yang begitu luas di hadapannya—tetapi kemudian, saat menoleh ke belakang, ia menyadari betapa jauh jarak yang telah ia tempuh.

Menurut sang menteri, proses COP pun bisa dirasakan serupa. "Memang lambat," ujarnya. "Tetapi proses ini berhasil. Untuk itu, kita harus terus melanjutkannya."

(bbn)