Logo Bloomberg Technoz

Penolakan Partai Demokrat berisiko menggagalkan sejumlah ambisi pertahanan Trump yang paling ambisius, termasuk sistem pertahanan rudal Golden Dome dan rencana kapal perang kelas Trump. Kondisi ini juga menjadi sinyal buruk bagi perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan. Beberapa di antaranya turut menghadapi kemungkinan pengawasan Kongres terkait dugaan konflik kepentingan dengan pemerintahan Trump.

Saham sejumlah kontraktor pertahanan besar, termasuk Lockheed Martin Corp. dan Northrop Grumman Corp., turun pekan ini setelah hasil pemilu paruh waktu mengikis ekspektasi peningkatan belanja militer AS.

Anggota parlemen yang kembali bertugas di Washington pada Senin harus menghadapi pembahasan rancangan undang-undang kebijakan pertahanan tahunan dan rencana anggaran untuk tahun fiskal 2027. Tahun fiskal tersebut telah dimulai sejak 1 Oktober dengan pendanaan sementara yang akan berakhir pada 11 Desember. Kedua kebijakan tersebut kini berada dalam ketidakpastian.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth membenarkan besarnya permintaan anggaran Trump untuk tahun fiskal 2027 dengan alasan bahwa dana tersebut akan memulai upaya modernisasi pertahanan yang sangat dibutuhkan, seiring perkembangan sistem otonom yang mengubah peperangan modern.

Namun, besarnya kenaikan anggaran tersebut, ditambah pemangkasan belanja domestik, meningkatnya biaya perang Iran, serta proyek-proyek mahal seperti kapal perang kelas Trump, menuai keberatan dari para anggota parlemen, termasuk Partai Republik.

Partai Demokrat yang kini semakin percaya diri dengan kekuatan politiknya diperkirakan akan jauh lebih terdorong untuk menggagalkan rencana belanja pertahanan berskala besar tersebut dibandingkan Partai Republik untuk mempertahankannya dalam sesi lame-duck.

Kedua kubu memiliki perbedaan pandangan yang cukup jauh mengenai anggaran pertahanan. Menurut seseorang yang mengetahui proses perencanaan tersebut, Partai Demokrat kemungkinan hanya akan menyetujui anggaran sekitar US$1 triliun.

Sumber tersebut mengatakan bahwa Partai Demokrat khawatir akan dianggap menyetujui kelanjutan pendanaan perang melawan Iran. Namun, mereka tetap ingin memberikan anggaran yang benar-benar dibutuhkan Pentagon untuk menjalankan upaya modernisasi. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara kepada publik.

Sementara itu, pejabat pemerintahan yang seharusnya mengawal pengesahan undang-undang tersebut justru sudah kehilangan dukungan di Capitol Hill. Pemungutan suara untuk memakzulkan Hegseth diperkirakan berlangsung paling cepat pekan ini, seiring meningkatnya desakan agar dirinya diberhentikan.

Sebagian besar analis tidak memperkirakan Pentagon akan memperoleh seluruh anggaran yang diajukan. “Anggaran yang pada akhirnya disahkan Kongres kemungkinan akan jauh di bawah ambisi pemerintahan Trump,” tulis Travis Sharp dari Center for Strategic and Budgetary Assessments dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada 4 November.

Pengesahan rancangan undang-undang kebijakan pertahanan tersebut “masih seperti lemparan koin” atau memiliki peluang yang sama besar untuk disahkan maupun gagal. Todd Harrison, analis anggaran pertahanan dari lembaga konservatif American Enterprise Institute, mengatakan bahwa langkah Partai Demokrat untuk membatasi kewenangan presiden dalam memulai perang dan menargetkan Hegseth “dapat menggagalkan seluruh proses”.

Sejumlah anggota Partai Demokrat yang kini menikmati posisi tawar politik lebih kuat menyatakan bahwa Kongres sebaiknya mengesahkan kembali kebijakan pendanaan sementara sebelum akhir tahun dan menunda pembahasan undang-undang jangka panjang hingga Kongres berikutnya.

Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan kendali atas kedua kamar Kongres untuk membentuk rancangan undang-undang pendanaan berikutnya sesuai dengan prioritas mereka.

“Sekarang setelah kami memiliki mayoritas seperti ini, saya tidak yakin kami membutuhkan undang-undang jangka panjang,” kata Glenn Ivey, anggota DPR dari Partai Demokrat yang mewakili Maryland dan tergabung dalam komite alokasi anggaran, dalam wawancara dengan Bloomberg TV. “Saya lebih cenderung memilih solusi jangka pendek.”

Daya Tawar Partai Demokrat

Hasil pemilu paruh waktu memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Partai Demokrat dalam negosiasi terkait rancangan undang-undang otorisasi pertahanan tahunan tersebut, kata Senator Tim Kaine, anggota Partai Demokrat dari Virginia sekaligus anggota senior Komite Angkatan Bersenjata Senat AS.

Perang Iran yang tidak populer di bawah pemerintahan Trump, yang oleh Wakil Presiden JD Vance disalahkan sebagai salah satu penyebab kekalahan dalam pemilu, semakin memperumit pembahasan, tidak hanya terkait pendanaan Pentagon, tetapi juga rancangan undang-undang otorisasi pertahanan.

Smith mengatakan kepada The New Republic bahwa pemangkasan dana perang akan menjadi “salah satu hal pertama yang akan kami lakukan”.

Para pejabat Pentagon, termasuk Hegseth dan wakilnya, Steve Feinberg, meningkatkan pendekatan kepada Kongres menjelang pemilu untuk meyakinkan para anggota parlemen agar menyetujui permintaan anggaran sebesar US$1,5 triliun tersebut. Namun, ada satu persoalan: sebesar US$350 miliar dari total anggaran itu direncanakan sebagai bagian dari paket anggaran yang disahkan berdasarkan garis partai, di luar proses penganggaran reguler.

Departemen Pertahanan “harus mendapatkan pendanaan yang memadai untuk menghadapi situasi saat ini,” kata Hegseth dalam sebuah video yang diunggah di X pada 5 November. Dalam video tersebut, ia sebagian besar membela dirinya di tengah upaya pemakzulan terhadapnya. “Kami membutuhkan dukungan suara dari setiap anggota Kongres yang patriotik.”

Namun, rencana tersebut kini tampaknya sulit terwujud.

Para senator dari Partai Demokrat sejak awal telah menentang rancangan undang-undang otorisasi pertahanan tahunan tersebut. Sementara itu, kekalahan sejumlah anggota Partai Republik di DPR yang sebelumnya diperkirakan aman di daerah pemilihannya akan menyulitkan partai itu mengamankan hampir seluruh suara anggotanya, yang diperlukan untuk meloloskan paket anggaran berdasarkan garis partai sebelum Partai Demokrat mengambil alih kendali.

(bbn)

No more pages