"Daerah [otomatis] terdorong, bahkan terpaksa menaikkan berbagai pungutan di beberapa wilayah. Itu sudah menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial," tutur Ahmad.
Di sisi penerimaan, DPD juga menyoroti soal kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) daerah dalam RAPBN 2027. Ahmad mengatakan, hal itu berpotensi membuat tambahan risiko fiskal bagi daerah. Pagu DBH di RAPBN 2027 dipatok hanya Rp63 triliun, atau turun 62,5% dibanding realisasi 2025 lalu.
Hal ini membuat daerah hanya menerima dana jauh lebih sedikit dan bukan karena dana sumbangan ke pusat berkurang, melainkan ada perbedaan cara pembagian yang mulai berubah.
Dia lantas menyoroti pemerintah pusat telah mematok target PNBP di RAPBN 2027 sekitar Rp283 triliun yang berasal dari sumber daya alam (SDA) di daerah yang meliputi minyak, tambang, hingga perairan yang dampaknya dirasakan oleh warga setempat.
"Banyak perusahaan beroperasi di daerah, tetapi membayar pajaknya di kota besar, tempat kantor pusatnya di sana. Daerah menanggung jalan yang susah dan lingkungan terdampak, tapi pajaknya tercatat ditempat lain," tutur dia.
(lav)
