“Pemotongan belanja modal membuat belanja infrastruktur saat ini merupakan yang terendah sejak dua dekade terakhir. Akibatnya sudah terasa target pendapatan asli daerah melonjak dari Rp264 triliun pada 2020 menjadi Rp429 triliun pada 2026,” kata Ahmad.
“Daerah terdorong bahkan terpaksa menaikkan berbagai pungutan di beberapa wilayah. Itu sudah menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial.”
Dalam RAPBN 2027, pemerintah sebelumnya memang menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp 735 triliun atau naik 5,5% dari outlook 2026 yang dipatok sebesar Rp639 triliun.
Dari total itu, DBH mengambil porsi senilai Rp63,36 triliun, atau naik sedikit dibandingkan outlook tahun ini yang dipatok sebesar Rp61,49 triliun. Namun dibandingkan 2025, angkanya turun sekitar 60%.
(ell)
