Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, saat mengomentari penyitaan pada 7 Agustus, mengatakan negara Asia Tenggara tersebut tidak akan menjadi jalur bagi arus perdagangan yang dapat mendukung atau berkontribusi terhadap “kekejaman rezim Israel”. Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik maupun perdagangan dengan Israel, sejalan dengan posisi negara tersebut yang telah lama dipegang terkait konflik Israel-Palestina.
Undang-undang kepabeanan Malaysia melarang perdagangan dengan Israel, tetapi mengecualikan barang transit. Namun, Strategic Trade Act 2010 melarang transshipment barang militer dan barang strategis penggunaan ganda.
“Setiap pengiriman yang mencurigakan akan menjalani pemeriksaan dan penyelidikan sesuai dengan hukum Malaysia. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil,” kata Anwar melalui X pada Selasa, yang tampaknya merujuk pada penyitaan terbaru. “Kami tidak akan membiarkan negara kami digunakan sebagai jalur bagi pengiriman apa pun yang mendukung atau berkontribusi terhadap kemampuan militer Israel serta kekejamannya terhadap warga Palestina dan orang-orang tak bersalah lainnya.”
Juru bicara Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia mengatakan kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan dan badan tersebut belum dapat memberikan komentar lebih lanjut. Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia, yang menggunakan peraturan kepabeanan untuk melakukan penegakan hukum di pelabuhan, menolak berkomentar.
Otoritas Pelabuhan Johor, yang mengawasi pelabuhan-pelabuhan di negara bagian Malaysia tersebut, juga mengatakan masalah itu masih dalam peninjauan. Kementerian Transportasi Malaysia tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Elbit Systems menolak berkomentar, sementara Mobimax Technology tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Hapag-Lloyd dan Maersk juga menolak berkomentar.
Sentimen pro-Palestina telah lama kuat di Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim dan semakin menguat setelah perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Kondisi tersebut memicu aksi protes publik dan boikot konsumen secara luas. Anwar, yang vokal mengkritik Israel, pada Desember tahun itu melarang perusahaan pelayaran Israel, ZIM Integrated Shipping Services, menggunakan pelabuhan-pelabuhan Malaysia.
Baru-baru ini, otoritas Malaysia pada Juli tahun ini menutup akademi startup milik investor kripto Balaji Srinivasan, Network School, yang berbasis di Johor. Langkah itu dilakukan setelah penyelidikan dipicu oleh klaim bahwa mahasiswa asal Israel belajar di komunitas teknologi tersebut dengan melanggar aturan imigrasi Malaysia. Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan pemegang paspor Israel dilarang masuk tanpa izin.
Pelabuhan Tanjung Pelepas terletak di dekat Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan terbesar kedua di Malaysia, tetapi menjadi yang terbesar dalam hal volume transshipment, yang mencakup sekitar 90% dari total kargo yang ditanganinya.
(bbn)
