Kenaikan target penerimaan tersebut, menurutnya, perlu dilihat bersama dengan kebijakan fiskal lainnya, terutama soal pemangkasan subsidi energi seperi bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG).
"Ini harus dihitung dampaknya terhadap konsumsi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat," tutur dia.
Ia menilai kombinasi kenaikan tekanan penerimaan dan pengurangan subsidi dapat menciptakan paradoks dalam kebijakan fiskal. Pemerintah ingin mendorong ekspansi ekonomi, tetapi sejumlah indikator kebijakan justru berpotensi menekan konsumsi dan aktivitas produksi.
Karena itu, Suahasil perlu memastikan RAPBN tidak hanya terlihat sehat dari sisi angka penerimaan, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kedua, adalah memperbaiki hubungan pemerintah dengan dunia usaha. Dia menilai seharusnya dunia usaha ditempatkan sebagai mitra pembangunan. Pemerintah membutuhkan investasi dan ekspansi sektor usaha untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus memperluas basis penerimaan negara.
“Dunia usaha itu bukan lawan pemerintah. Mereka adalah mitra pembangunan dan sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak perlu mengumbar ancaman pemeriksaan atau persoalan pajak untuk kasus yang bahkan belum jelas statusnya,” katanya
Ia menyoroti isu perpajakan yang menyangkut 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit, yang sebelumnya dilontarkan Menteri Keuangan era Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, pemerintah tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan jika menemukan indikasi pelanggaran. Namun, penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara proporsional.
"Penyebutan 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit misalnya, jangan sampai menimbulkan keresahan karena hampir semua yang disebut belum menjadi kasus yang terbukti," kata dia.
Persoalan Internal & Hubungan Lembaga
Hal lain yang menjadi sorotan ketiga adalah dinamika internal di tubuh Kementerian Keuangan sendiri. Suahasil, menurutnya, perlu memastikan berbagai pergantian pejabat pada periode sebelumnya tidak meninggalkan persoalan organisasi yang berkepanjangan.
Menurutnya, pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan organisasi. Pemerintah perlu melihat akar masalah yang menyebabkan konflik dan memastikan koordinasi internal berjalan efektif.
"Suahasil juga harus membereskan konflik internal yang sudah terjadi. Ada ekses dari pemecatan dua direktur jenderal dan satu direktur jenderal yang harus mundur, kemudian terjadi pergantian dengan orang-orang baru,” katanya. "Jangan sampai pergantian personel hanya menyelesaikan masalah di permukaan."
Terakhir, yakni berkaitan dengan tata kelola dan etika hubungan antarlembaga negara. Herry berpendapat konflik antara pejabat negara seharusnya diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan.
Ia menyoroti polemik permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara. Menurutnya, kebutuhan pemrintah terhadap penerimaan tambahan memang dapat dipahami. Namun, permintaan kontribusi dari lembaga pengelola investasi seperti Danantara harus dipertimbangkan tujuan, mekanisme, serta kepentingan pengelolaan aset jangka panjang.
"Kalau pemerintah membutuhkan kontribusi atau dividen, ada mekanisme kelembagaan yang harus ditempuh. Meminta jatah melalui media justru berpotensi menimbulkan konflik dan memperlihatkan persoalan koordinasi antarlembaga,” ujarnya.
"Kalau target fiskal tinggi tetapi dunia usaha merasa tertekan, organisasi tidak stabil, dan hubungan antarlembaga terus berkonflik, maka ada persoalan yang lebih besar. Karena itu, Suahasil perlu membangun keseimbangan antara disiplin fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan."
(lav)
