Kementerian Pertahanan menolak mengonfirmasi lokasi keberadaan tim yang dikirim tersebut dengan alasan keamanan operasional.
Meski Korsel telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam upaya yang dipimpin Eropa untuk menjamin kebebasan navigasi di jalur perairan strategis tersebut, Seoul tetap berhati-hati agar tidak terseret ke dalam konflik di tengah perang berkepanjangan yang menekan pasokan energi negara Asia tersebut.
Potensi pengerahan tersebut akan menjadi perubahan signifikan dalam respons Seoul setelah tekanan dari Trump meningkat. Trump secara terbuka mempertanyakan kontribusi Korsel terhadap aliansi kedua negara sekaligus menuntut bantuan yang lebih besar untuk kampanye AS melawan Iran.
Bulan lalu, AS secara tiba-tiba mengurangi skala latihan militer bersama kedua negara. Trump mengatakan Presiden Korsel Lee Jae Myung menjawab “tidak, terima kasih” atas permintaannya.
Lee mengatakan pada Selasa saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Paris bahwa “Korea Selatan dan Prancis sepakat untuk melanjutkan kerja sama erat guna menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan pemulihan stabilitas rantai pasok global secara cepat.”
Keputusan untuk mengirim pasukan memerlukan persetujuan Majelis Nasional Korea Selatan. Partai Demokrat yang berkuasa memegang mayoritas di parlemen, tetapi dapat menghadapi penolakan internal karena langkah tersebut kemungkinan akan menuai kritik dari basis pendukung partai serta partai-partai minoritas yang menentang pengerahan militer.
Jang Dong-hyeok, pemimpin oposisi Partai Kekuatan Rakyat, menulis dalam unggahan di media sosial pada Sabtu bahwa langkah tersebut akan menjadi pekerjaan tanpa pamrih yang terlihat seperti “nyaris berhasil lolos dari situasi sulit.”
(bbn)
