Adapun, untuk mendukung keberlanjutan pasokan energi bersih nasional, APPLTA mendorong pencapaian target pembangunan kapasitas PLTA terpasang sebesar 11,7 gigawatt (GW) sesuai yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034.
Paul menambahkan pengembangan kapasitas PLTA berpotensi ditingkatkan secara signifikan dalam dua dekade mendatang.
Target tersebut setidaknya mencapai 50% dari total potensi hidro (tenaga air) di Indonesia, selama ditopang oleh kerangka hukum serta skema bisnis yang memadai.
Meski begitu, target peningkatan ini perlu berjalan beriringan dengan perbaikan perjanjian jual beli listrik (PJBL) dan kepastian regulasi PLTA kepada peladen listrik swasta alias independent power producer (IPP) sebagai kunci utama agar proyek pembangkit hidro mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.
“Berkaitan dengan hal ini, perlu segera dilakukan perbaikan regulasi dan kebijakan dan perbaikan PJBL sehingga proyek-proyek PLTA ini menjadi bankable,” ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam RUPTL 2025—2034, yang diklaim sebagai RUPTL paling hijau sepanjang sejarah, porsi kapasitas pembangkit baru berasal dari energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan sebesar 76%.
Di sisi lain, pembangkit hidro yang mendapatkan alokasi kuota sebesar 11,7 GW dalam kurun 10 tahun ke depan akan melengkapi bauran energi primer Indonesia.
Saat ini, PLTA terbesar yang menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional saat ini antara lain PLTA Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas raksasa mencapai 1.008 MW, disusul PLTA Saguling (700 MW), PLTA Poso Sulewana di Sulawesi Tengah (sekitar 515 MW), serta kompleks hidro seperti PLTA Sigura-gura & Tangga (sistem Asahan) di Sumatra Utara dengan total daya gabungan melampaui 600 MW.
Adapun, berdasarkan berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Niño telah memicu kekeringan meteorologis dan hidrologis di sebagian besar wilayah Indonesia.
Wilayah yang paling cepat dan parah mengalami kekeringan mencakup kawasan Nusa Tenggara (NTT dan NTB), Jawa bagian utara dan selatan, Bali, Sumatra bagian selatan, serta sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi.
Penurunan intensitas curah hujan di daerah-daerah tersebut melaju drastis sejak awal musim kemarau, sehingga memicu defisit air tanah yang mengancam sektor pertanian hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Dampak keringnya curah hujan ini secara langsung memukul pasokan air di berbagai bendungan dan waduk utama, memicu penyusutan volume air yang sangat cepat pada PLTA. BMKG mencatat penurunan debit air sungai dan waduk melaju pesat di wilayah Jawa, Sulawesi, dan Sumatra.
(wdh)
