Sesungguhnya menurut Yusuf, skema melalui SMV seperti Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) memberi pemerintah ruang untuk menata kembali beban tersebut.
Menurutnya, pemerintah dapat menempatkan kepemilikan 60% di SMV tanpa transaksi pembelian dari Danantara, sementara mitra China tetap memegang 40%. Pembayaran kewajiban kemudian dapat ditopang oleh surplus lembaga tersebut.
“Secara fiskal, pendekatan ini membuat tekanan terhadap APBN lebih terkelola karena kewajiban tidak langsung muncul sebagai tambahan belanja. Namun secara ekonomi, risikonya tetap berada di lingkungan negara,” kata Yusuf.
Menurutnya ketika laba SMV digunakan untuk membayar kewajiban Whoosh, sebagian kapasitas lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi awalnya ikut terpakai. Kalau arus kas Whoosh tidak cukup, kebutuhan modal atau dukungan pemerintah pada akhirnya tetap bisa muncul.
Proyeksi Keuntungan Whoosh
Selain itu, angka Rp800 miliar per tahun juga perlu dilihat dengan hati hati. Dengan nilai sekitar US$48 juta, angka itu relatif kecil dibandingkan nilai pinjaman sekitar US$7,2 miliar.
“Bunga dua persen saja atas pinjaman sebesar itu sudah menghasilkan kewajiban yang lebih besar. Karena itu, angka Rp800 miliar lebih masuk akal jika dipahami sebagai kebutuhan pembayaran tahunan setelah restrukturisasi utang dan penyesuaian profil cicilan, bukan sebagai kemampuan untuk melunasi pokok secara agresif,” kata Yusuf.
Menurutnya, kuncinya tetap ada pada hasil restrukturisasi dengan kreditur dan kemampuan Whoosh menghasilkan kas.
Dalam jangka menengah, ada beberapa sumber perbaikan yang harus dikejar. Jumlah penumpang perlu meningkat, tarif perlu dikelola lebih baik, dan pendapatan dari kawasan serta aktivitas komersial di sekitar stasiun perlu dikembangkan.
Pemisahan antara beban infrastruktur dan operasi juga bisa menjadi pilihan jika pemerintah memang ingin menempatkan infrastruktur kereta cepat sebagai bagian dari layanan publik. Perpanjangan jaringan ke arah timur Jawa dapat meningkatkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, namun proyek baru tentu membutuhkan investasi baru dan tidak menyelesaikan beban utang yang sudah ada.
“Kita juga perlu membedakan antara laba SMV, kinerja operasional Whoosh, dan manfaat ekonomi bagi negara. SMV bisa tetap mencatat laba setelah mengambil alih kewajiban Whoosh,” katanya.
Menurutnya, whoosh sendiri baru bisa disebut sehat secara operasional ketika pendapatan tiket dan non tiket mampu menutup biaya operasi serta memberikan ruang untuk membayar kewajiban pembiayaan.
Sementara itu, manfaat seperti penghematan waktu perjalanan, pengurangan kemacetan, dan perkembangan kawasan di sekitar Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar merupakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Manfaat tersebut penting untuk menilai kelayakan proyek, tetapi tetap tidak bisa digunakan untuk membayar cicilan utang secara langsung.
(ell)
