“Kan BNPB ada dana. Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan, baru kita kasih,” kata Purbaya.
Sebelumnya Purbaya mengungkapkan alokasi dana penanggulangan bencana bisa ditambah jika lembaga tersebut meminta tambahan untuk anggaran.
Purbaya juga menekankan agar masyarakat tak perlu mengkhawatirkan mengenai anggaran penanggulangan bencana, karena pemerintah akan mengupayakan pengadaan anggaran bencana semaksimal mungkin.
"Akan ada [tambahan anggaran], [tapi] kalau itu tergantung permintaan dari BNPB. Jadi kalau minta, kita lihat. Jadi kalau untuk bencana, treatmentnya beda," jelas Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).
"Kita akan usahakan semaksimal mungkin. Jadi nggak usah khawatir untuk anggaran bencana," tegasnya.
Bendahara Negara juga menyebut bahwa bahwa negara juga menyiapkan alokasi dana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp5 triliun untuk setahun.
“BNPB itu biasanya kita siapin 5 triliun untuk jaga-jaga bencana setahun. Nanti kalau kurang ditambah lagi. Karena ini kan bencana beda hitungannya,” sebut Purbaya di kompleks Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).
Anggaran tersebut dapat digunakan terlebih dahulu untuk penanggulangan bencana. Apabila kebutuhan melebihi anggaran yang tersedia, pemerintah dapat menambah pendanaan melalui mekanisme lain.
Purbaya menegaskan bahwa alokasi anggaran Rp5 triliun tersebut tidak termasuk rekonstuksi paska bencana seperti pembangunan bangunan yang rusak sembari mencontohkan anggaran rekonstruksi yang disediakan pemerintah sekitar Rp101 triliun untuk penanganan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Sekadar catatan saja, dalam pagu anggaran BNPB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp491 miliar, yang kemudian mengalami penyesuaian atau kenaikan menjadi sekitar Rp1,05 triliun.
Sejumlah bencana memang tengah melanda Indonesia dalam beberapa bulan terakhir mulai dari banjir di Sumatra hingga gempa bumi di NTT, teranyar letusan Gunung Anak Krakatau menyebabkan ratusan penerbangan terganggu dan berdampak di 3 Kabupaten dan 15 Kecamatan di Banten dan Lampung.
(prc/ell)
