“Di beberapa tempat juga masih dalam kondisi tidak sehat akibat implikasi dari pencemaran PM2,5 yang terbakar di hutan-hutan. Tapi yang paling berbahaya saat ini di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Kemenkes mencatat dampak karhutla saat ini mencakup 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota, dengan populasi terdampak mencapai 5.419.467 orang. Sementara jumlah kumulatif kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada Juli-Agustus 2026 mencapai 13.449 kasus, dengan 4.082 kasus masih tercatat pada 27 Agustus 2026.
Dante mengatakan paparan PM2,5 dapat menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan dan mencetuskan asma, terutama pada masyarakat yang memiliki riwayat asma. Paparan tersebut juga dapat berdampak pada sistem inflamasi di pembuluh darah dan meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular pada kelompok rentan.
Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus, kata dia, meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, serta pekerja luar ruangan.
Untuk mengurangi dampak kesehatan, Kemenkes mengimbau masyarakat di wilayah dengan kualitas udara berbahaya untuk tidak keluar rumah dan menggunakan masker. Pemerintah juga telah mendistribusikan sekitar 5,3 juta masker ke wilayah terdampak serta menyiapkan oksigen konsentrator dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dampak Kualitas Udara Buruk
Dante juga menjelaskan peningkatan kasus ISPA bukan disebabkan keterlambatan penanganan oleh Kemenkes. Menurut dia, dampak asap dari karhutla terhadap kesehatan masyarakat tahun ini memang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita lihat ada klaim asapnya [karhutla] yang berdampak pada kesehatan lebih besar tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Dante dalam konferensi pers Kemenkes, Jumat (28/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul pertanyaan mengenai tren kasus ISPA yang pada 2026 terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Dante menegaskan peningkatan tersebut tidak menunjukkan adanya keterlambatan penanganan.
“Bukan penanganan yang terlambat karena ISPA-nya naik, tapi memang dampaknya dari kebakaran hutan yang lebih besar dibanding tahun kemarin. Jadi dampak kebakaran hutan yang lebih besar menyebabkan angka ISPAnya itu meningkat,” ujarnya.
Dante mengatakan penanganan terhadap kasus ISPA terus dilakukan. Dari sekitar 13.000 kasus yang tercatat pada Juli-Agustus, saat ini jumlah kasus yang masih tercatat sekitar 5.000 kasus.
“Teman-teman bisa lihat, dari 13 ribu di bulan Juli sampai Agustus sekarang tinggal 5 ribu yang ISPA. Jadi kita bisa selesaikan hampir 8 ribu kasus ISPA dalam waktu satu bulan,” kata Dante.
Kemenkes sebelumnya mencatat kasus ISPA secara kumulatif pada Juli-Agustus 2026 mencapai 13.449 kasus, dengan 4.082 kasus masih tercatat pada 27 Agustus. Wilayah terdampak karhutla mencakup tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota, dengan populasi terdampak mencapai sekitar 5,42 juta orang.
Dante juga menegaskan Kemenkes tidak dapat menyimpulkan apakah titik kebakaran hutan tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Menurut dia, kewenangan untuk menilai jumlah atau luasan kebakaran bukan berada di Kemenkes.
“Untuk kewenangan untuk menilai kebakaran lebih banyak dibandingkan tahun lalu, itu bukan kewenangan kami,” ujarnya.
Dalam penanganannya, Kemenkes melakukan pemantauan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Sistem tersebut digunakan untuk mengumpulkan laporan kejadian kesehatan dari fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk kasus ISPA yang berkaitan dengan karhutla.
Selain penanganan kuratif, pemerintah juga mendistribusikan masker dan menyiapkan fasilitas pendukung kesehatan di wilayah terdampak. Kemenkes sebelumnya menyebut telah mendistribusikan sekitar 5,3 juta masker ke daerah terdampak karhutla.
(fik/spt)
