“Ini saya kira pola yang berulang karena implementasinya tidak tidak dipikirkan dengan baik atau tidak disiapkan dengan baik,” tegas Fabby.
Sebagai contoh, Fabby mencatat program dediselisasi pada awalnya ditargetkan menyasar sekitar 500 megawatt (MW) PLTD di daerah tertinggal, terluat, dan terdepan.
Akan tetapi, program tersebut pada akhirnya sulit mendapatkan pendanaan dan biaya penggantian PLTD dinilai terbilang mahal.
“Itu kan tidak berjalan karena memang proyeknya tidak bankable, lalu kemudian lelangnya mengalami juga tantangan, lalu kemudian tarifnya, regulasi mengenai tarifnya itu pada saat itu mundur sehingga walaupun lelang dua kali kemudian tidak disetujui oleh Menteri ESDM karena dianggap masih terlalu mahal. Kenapa? Karena regulasi pendukungnya belum siap,” ujar Fabby.
Sekadar catatan, PLN sempat mengungkapkan bakal mengganti 2.396 unit PLTD di 741 lokasi dengan PLTS sebesar 3,21 GWp dan battery energy storage system (BESS) sebesar 9,03 gigawatt hour (GWh).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan 2.396 unit PLTD tersebut memiliki total kapasitas sebesar 1.076 MW dan mayoritas tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur.
Darmawan menjelaskan PLTS tersebut bakal mempertimbangkan ketersediaan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH) yang berada di wilayah tersebut, jika tak tersedia maka PLN bakal turun membangun penyimpanan baterai.
“PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).
Darmawan menyatakan pembangunan PLTS bakal dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kemampuan PLN dan calon mitra.
“Pengurangan penggunaan energi yang masih berbasis pada impor yaitu dalam jangka waktu yang pendek, menengah, sehingga bukan hanya energy security bisa ditingkatkan, tetapi juga cost dari energi juga bisa lebih rendah dan juga bagaimana pergeseran dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan,” kata Darmawan.
Ditemui usai RDP, Direktur Manejemen Pembangkit PLN Rizal Calvary Marimbo menyatakan program dedieselisasi tersebut bakal dilakukan untuk jangka waktu panjang, yakni mencapai 5—10 tahun.
Dia menyatakan bakal segera menyusun peta jalan dedieselisasi yang memuat besaran penurunan penggunaan PLTD setiap tahunnya hingga strategi penerapan program tersebut.
Rizal turut menegaskan program dedieselisasi tersebut bakal menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik milik perseroan.
“Insyaallah mungkin roadmap-nya itu bisa sampai mulai sekarang, sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan,” ujar Rizal kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan dan meresmikan groundbreaking PLTS 100 GW pada Selasa (25/8/2026). Dia juga memastikan pembangunan proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2029.
Adapun, groundbreaking PLTS 100 GW tahap I digelar di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Proyek ini diklaim menghasilkan efisiensi biaya listrik senilai Rp73,9 triliun per tahun.
Pembangunan PLTS 100 GW tahap I ditargetkan mencapai 17 GW dan dicanangkan sejak tahun lalu hingga tahun ini. Pembangunan PLTS tahap II ditargetkan mencapai 18 GW dan dilakukan tahun ini hingga tahun depan.
Untuk pembangunan tahap II, kapasitas PLTS yang dibangun ditargetkan sebesar 35 GW dengan target pembangunan pada 2027—2028.
Kendati begitu, pemerintah pada tahun ini menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW PLTD.
(azr/wdh)
