“Bersamaan dengan itu, RUEN dan RUPTL PLN harus disesuaikan, serta program ini wajib ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional [PSN] untuk mempercepat perizinan dan penyediaan lahan,” jelas Fabby.
Kedua, menyusun alur proyek (pipeline) tahunan yang jelas hingga 2029; mencakup perincian lokasi, kapasitas, jadwal pengadaan, serta kebutuhan jaringan dan battery energy storage system (BESS) agar dapat memberikan kepastian bagi investor.
Ketiga, mempercepat pengadaan listrik melalui lelang yang kompetitif, transparan, dan bankable guna menghasilkan harga listrik yang efisien sekaligus menarik modal swasta.
Keempat, fokus pada kesiapan sistem kelistrikan melalui penguatan transmisi dan distribusi, digitalisasi jaringan, penambahan BESS, peningkatan fleksibilitas operasi sistem, serta pembebasan kuota PLTS Atap.
"Kelima adalah menekankan pembangunan rantai pasok nasional dengan menerapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri [TKDN] secara bertahap dan realistis agar pengembangan industri domestik tidak menghambat penurunan biaya pembangunan,” tambahnya.
Keenam, menerapkan pendekatan implementasi multi-jalur untuk membuka ruang partisipasi bagi pemerintah daerah, koperasi, sektor komersial, pemrakarsa PLTS atap, dan pengembang independen atau independent power producer (IPP), sehingga pembangunan tidak semata-mata bergantung pada proyek PLN.
Kunci Keberhasilan
Fabby menambahkan Indonesia sudah memiliki modal dasar berupa teknologi yang matang dan potensi energi surya yang melimpah. Kunci keberhasilan program ini terletak pada kecepatan eksekusi rencana serta pembentukan ekosistem pendukung yang solid.
“Untuk itu, kepastian regulasi, tata kelola yang kuat, kesiapan jaringan listrik, dan institusi eksekutor yang konsisten menjadi hal yang sangat mendesak,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan bahwa indikator keberhasilan proyek ini tidak diukur dari seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking), melainkan dari kapasitas gigawatt PLTS yang benar-benar terbangun dan terhubung ke jaringan listrik.
“Tantangan terbesar sekarang adalah mengubah komitmen politik Presiden menjadi mesin implementasi yang mampu membangun puluhan gigawatt PLTS setiap tahun,” ungkap Fabby.
Kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme tinggi saat meluncurkan program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa (25/8/2026).
Sebagai tahap awal, proyek ini dimulai dengan pembangunan PLTS berkapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
"Saya percaya mungkin kurang dari tiga tahun kita akan sampai 100 GWp," ujar Prabowo.
Optimisme tersebut didasari oleh pengalaman kabinetnya yang berhasil mempercepat target swasembada pangan dari empat tahun menjadi hanya satu tahun.
Sebagai bentuk apresiasi, Presiden mengumandangkan janji untuk memberikan tanda kehormatan kepada tim energi jika target 100 GWp berhasil diraih tepat waktu.
"Dahulu swasembada pangan saya beri target empat tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil satu tahun," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk program ini mencapai US$73 miliar atau sekitar Rp1.140 triliun.
Pengembangannya menggunakan tiga konsep utama, yaitu PLTS Ground Mounted di lahan terbuka skala besar, PLTS Atap pada bangunan, dan PLTS Terapung di atas waduk atau badan air.
Bahlil menjelaskan bahwa pemanfaatan PLTS yang terintegrasi dengan BESS berpotensi menghemat biaya operasional hingga Rp73,9 triliun per tahun jika dibandingkan dengan penggunaan pembangkit bermesin diesel.
Selain itu, proyek megah ini diproyeksikan membuka 5,52 juta lapangan kerja baru serta mengurangi emisi karbon sebesar 140 juta ton CO2 per tahun, yang setara dengan nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.
"Untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun, itu belum termasuk baterai,” kata Bahlil.
(smr/wdh)
