Verifikasi Terbuka
Namun, Saidiman tetap meminta berbagai klaim pembangunan tersebut mesti dapat diverifikasi secara terbuka.
Terlebih klaim mengenai pembangunan dan renovasi ribuan sekolah serta pembangunan ribuan jembatan perlu diaudit untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.
"Saya kira perlu audit publik. Apakah klaim-klaim itu benar-benar realitas di lapangan atau bukan. Sebab, melihat persoalan keuangan negara sejauh ini, nampaknya pembangunan yang diklaim massif itu bisa memicu pertanyaan," terangnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kontrol terhadap pemerintah perlu diperkuat agar berbagai kebijakan dan klaim pembangunan dapat diuji secara independen.
"Masalahnya, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekarang bermasalah karena kurangnya kontrol akibat dari kooptasi eksekutif atas semua partai politik, parlemen, yudikatif, media, dan civil society," ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sejumlah Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027, naik dari target anggaran pendidikan 2026 senilai Rp720,8 triliun.
Prabowo menegaskan program renovasi seluruh sekolah akan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam RAPBN 2027. Program tersebut akan dipercepat pada 2027 dan 2028, dengan target seluruh renovasi selesai paling lambat pada 2029.
Prabowo menyebut renovasi sekolah tersebut merupakan program terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," kata Prabowo.
Dalam kesempatan terpisah kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alokasi anggaran pendidikan tersebut telah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.
"Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," ujar Purbaya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).
Dalam paparan pemerintah, anggaran pendidikan 2027 diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program pendidikan, mulai dari bantuan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
Salah satu alokasi dalam anggaran pendidikan 2027 yakni Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa, serta KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG), yakni bagi 1,3 juta guru non-PNS dan 1,7 juta guru ASN di daerah. Selain itu, terdapat tambahan penghasilan bagi sekitar 20,7 ribu guru ASN di daerah.
Di sektor sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah merencanakan renovasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.215 unit.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, serta pembangunan 100 satuan pendidikan dan operasional 166 satuan pendidikan lainnya.
Anggaran pendidikan 2027 juga mencakup program MBG dengan target 60,6 juta penerima. Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.
Pemerintah turut memasukkan anggaran untuk beasiswa LPDP serta bantuan operasional bagi 148 museum dan taman budaya dalam rencana pemanfaatan anggaran pendidikan 2027.
(wdh)
