Meski demikian, Teheran juga memperbarui daftar tuntutannya kepada Washington, yang mengindikasikan bahwa jeda apa pun dalam pasokan minyak dan gas mungkin akan terbatas.
“Pembukaan selat tersebut bergantung pada syarat-syarat lain, termasuk kompensasi atas pelanggaran AS terhadap Perjanjian Islamabad,” kata Araghchi, merujuk pada nota kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Juni dan kini telah lewat waktu.
Perjanjian tersebut hanya bertahan kurang dari sebulan sebelum akhirnya runtuh akibat perselisihan mengenai kendali atas Selat Hormuz.
Status Selat Hormuz telah menjadi faktor kunci dalam konflik yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, dan belum jelas bagaimana Washington akan menanggapi kesepakatan apa pun.
Presiden AS Donald Trump telah menuntut dimulainya kembali navigasi terbuka melalui Selat Hormuz selama berbulan-bulan, sambil secara rutin mengancam akan melancarkan serangan baru terhadap Iran jika negara itu gagal membuka kembali jalur pelayaran tersebut.
Wakil Presiden AS JD Vance pada Sabtu lalu mengisyaratkan adanya kemajuan baru-baru ini, namun belum jelas apakah hasil akhirnya akan memuaskan.
Pertanyaannya adalah apakah Iran akan mampu “memberikan hal-hal yang diperlukan agar kami puas, agar kami merasa telah mendapatkan apa yang kami butuhkan dari keterlibatan khusus ini,” katanya kepada Fox News.
Washington telah berulang kali menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari negosiasi mengenai pengelolaan Selat Hormuz, yang ditentang oleh Iran.
Oman, yang wilayah perairannya juga mencakup selat tersebut, mengatakan pembicaraan berlangsung dalam “nuansa yang positif dan konstruktif.” Dalam sebuah unggahan di X, pihak berwenang menyerukan penghentian tindakan di selat tersebut untuk memberi ruang bagi upaya diplomatik.
Selain kompensasi, tuntutan Teheran mencakup agar AS mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menarik pasukan militer dari sekitar Iran, mencabut sanksi, dan membebaskan aset yang dibekukan, menurut Mohammad Bagher Zolghadr, seorang tokoh garis keras yang memimpin Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Lalu lintas melalui titik penyempitan tersebut sebagian besar terhambat sejak dimulainya perang, namun beberapa kapal tetap mengangkut muatan sebagai bagian dari program pengangkutan bolak-balik yang melibatkan bantuan militer AS.
Seiring berlarut-larutnya perundingan, para pengirim barang yang berusaha menyeberangi wilayah tersebut terus menghadapi risiko.
Abu Dhabi National Oil Co. menyatakan bahwa rudal menargetkan salah satu kapalnya saat sedang melintas pada Sabtu dini hari, demikian dilaporkan oleh kantor berita milik pemerintah Uni Emirat Arab, WAM. Serangan tersebut tidak menimbulkan korban luka dan situasi telah terkendali, tambahnya. Tiga kapal lain milik produsen minyak terbesar di UEA juga diserang pekan lalu.
Harga minyak berfluktuasi antara kenaikan dan penurunan pekan lalu, dengan harga Brent akhirnya ditutup di atas $83 per barel saat para pedagang mempertimbangkan prospek kesepakatan yang diharapkan dapat membuka jalan bagi pemulihan pasokan jutaan barel dari Teluk Persia.
Ketegangan telah memuncak di bagian selatan Laut Merah dalam beberapa pekan terakhir, dengan pemberontak Houthi di Yaman mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi, yang merupakan rute ekspor alternatif utama bagi minyak kerajaan tersebut.
Kelompok Houthi pada hari Minggu mengklaim telah menyerang kilang minyak Jazan dengan drone sebagai balasan atas aksi-aksi Arab Saudi di wilayah udara Yaman.
Kementerian Energi Arab Saudi sebelumnya menyatakan bahwa kebakaran di sana telah dipadamkan dan tidak ada korban luka, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyebabnya. Saudi Aramco belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Kebakaran tersebut setidaknya merupakan yang kedua dalam sebulan terakhir di fasilitas Aramco. Citra satelit menunjukkan adanya kebakaran di sebuah tangki di kompleks berkapasitas 400.000 barel per hari tersebut pada akhir Juli, setelah kelompok Houthi mengklaim telah melancarkan serangan.
Setiap kesepakatan terkait Selat Hormuz harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Para pejabat Iran mengatakan bahwa dibutuhkan waktu untuk menghubungi beliau. Belum ada indikasi apakah Khamenei telah memberikan persetujuannya terhadap rencana yang ada saat ini.
(bbn)
