Durov sebelumnya menuduh otoritas di Moskow sengaja mencari “dalih baru untuk membatasi akses masyarakat Rusia ke Telegram seiring upaya mereka membungkam hak atas privasi dan kebebasan berpendapat.” Ia menyebut langkah tersebut sebagai “tontonan menyedihkan dari sebuah negara yang takut pada rakyatnya sendiri.”
Tudingan itu mengemuka setelah badan pengawas komunikasi Rusia membatasi akses ke Telegram—aplikasi yang sangat populer di negara tersebut—dengan tuduhan gagal mematuhi hukum domestik terkait penyimpanan data pribadi. Pemerintah Rusia bahkan telah bergerak memblokir layanan panggilan suara dan video via Telegram sejak Agustus tahun lalu.
FSB, badan utama penerus KGB era Uni Soviet, juga mengklaim bahwa penggunaan Telegram di wilayah pertempuran telah membahayakan nyawa personel militer Rusia. Pihaknya menambahkan bahwa dinas khusus Ukraina dapat memperoleh informasi dari platform perpesanan tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan militer.
Durov sebelumnya juga telah dijerat tuduhan hukum di Prancis pada tahun 2024 atas tuduhan terlibat dalam penyebaran konten eksploitasi seksual anak dan kejahatan lainnya di platform miliknya. Sejak saat itu, ia berjanji akan memperketat penanganan konten ilegal dan berbahaya, serta mempermudah otoritas dalam mengajukan permintaan resmi ke aplikasinya. Penyelidikan oleh pihak berwenang Prancis hingga kini masih terus berjalan.
(bbn)
