Dalam Pasal 9A ayat 3 UU PPSK, DPR kini dapat mengevaluasi BI secara langsung tanpa perantara dan bersifat mengikat. Padahal sebelumnya evaluasi BI dilakukan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia yang dilaporkan kepada anggota dewan.
“Intinya lebih, pemerintah itu mempunyai banyak role. Lebih bisa mengawasi, mengatur anggaran, dan berbagai macam,” ucapnya.
Tak hanya itu, Dipo menilai hingga saat ini pelaku pasar juga mengkhawatirkan ketika kebijakan fiskal akan lebih dominan dibandingkan kebijakan moneter.
Danantara Tak Punya Hak Suara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi Danantara dalam rapat koordinasi KSSK hanya sebagai peserta undangan rapat. Untuk saat ini, Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
Tujuan KSSK mengundang Danantara kali ini ialah untuk mendengar langsung masukan dan saran terkait situasi bisnis di Tanah Air dari pelaku bisnis secara langsung.
Seperti diketahui, KSSK menggelar rapat koordinasi rutin di Jakarta, pada Selasa (28/7/2026) kemarin. Untuk pertama kalinya, rapat berlangsung dengan melibatkan BPI Danantara.
Padahal, rapat koordinasi seharusnya hanya dihadiri oleh otoritas keuangan independen dan lembaga regulator keuangan dari pemerintah, yakni BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Biasanya rapat antar regulator saja, kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnis yang mengelola bisnis. Danantara memberi masukan yang positif pada rapat sore hari ini," ujar Purbaya usai menghadiri rapat KSSK, Selasa (28/7/2026).
"Artinya, kami bisa dapat informasi yang lebih agar memastikan bahwa kebijakan kami tepat sasaran," lanjut Purbaya.
Bendahara Negara memaparkan, keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK tidak melanggar aturan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa rapat KSSK boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa untuk saat ini Danantara tidak memiliki hak suara dalam memutuskan kebijakan saat rapat KSSK berlangsung.
"Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara. Untuk saat ini, Danantara memberi masukan dan melihat prosesnya seperti apa," tutur Purbaya.
Dia juga menuturkan bahwa ketika KSSK akan mengambil kebijakan yang krusial terhadap sektor keuangan, maka Danantara tidak akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
"Kalau kebijakan penting banget yang terkait bisnis, Danantara tidak akan ikut dan akan keluar. Tapi kalau kebijakan umum-umum saja mereka bisa ikut mendengarkan kebijakan yang diambil KSSK," kata Purbaya.
(lav)
