Bloomberg Technoz, Jakarta - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah mulai memberikan sinyal untuk mengontrol Bank Indonesia (BI), baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal itu tercermin mulai dari pengumuman mundurnya Perry Warjiyo dari pucuk pimpinan BI oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga peran Danantara dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

“Saya rasa dari saat ini sampai hari ini, sinyal yang diberikan pemerintah adalah memang pemerintah mau kontrol Bank Indonesia lebih. Itu sudah cukup clear, entah itu sengaja, atau tidak sengaja, paling tidak pelaku ekonomi membacanya seperti itu,” kata ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli dalam sebuah diskusi, Rabu (29/7/2026). 

Dipo mengkhawatirkan aturan main atau rule of game bank sentral juga akan berubah khususnya ketika rapat prinsipal KSSK yang seharusnya dihadiri oleh para anggota, yakni Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemarin dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

“Rapat KSSK ini sebenarnya cukup sakral. Rapat ini ada undang-undangnya, ada prosedurnya, kapan dilakukan, cara kourumnya gimana. Tiba-tiba yang dilakukan kemarin adalah Pak Presiden yang memimpin, setelah Pak Presiden memimpin ada Ketua Wakil DPR, ada Danantara yang kita tidak tahu juga ini landasannya apa,” jelas dia. 

Bagaimanapun, menurut Dipo, peran bank sentral dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) semakin berkurang karena terdapat klausul harus melapor kepada DPR.