Di sisi lain, menurutnya program ini juga berpotensi menjadi stimulus likuiditas bagi pasar properti melalui penyerapan stok hunian lama dengan dukungan pembiayaan murah yang disebut mencapai sekitar Rp130 triliun.
Selain itu, skema tersebut dinilai dapat "mengatasi affordability market segmen menengah bawah dan tentu diharapkan tidak mendistorsi pasar properti komersial murni."
"Dengan demikian program Danantara Housing ini diharapkan bisa menyehatkan industri properti dari bad asset, dan menciptakan iklim properti yang sehat khususnya di BUMN Karya. Sehingga ke depan BUMN Karya lebih memfokuskan pembangunan dibanding sebagai pengembang," pungkasnya.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menyatakan pihaknya tengah menyiapkan program Danantara Housing.
Fungsinya untuk menyerap rumah maupun apartemen yang telah dibangun badan usaha milik negara (BUMN) tetapi belum terjual. Rosan juga menyebut, program ini nantinya akan menawarkan skema pembiayaan dengan suku bunga dan metode pembayaran yang lebih menarik bagi masyarakat.
"Ada beberapa pembangunan sifatnya apartemen atau rumah yang selama ini belum atau sudah dibangun oleh BUMN tapi belum bisa terjual, kita akan mengadakan Danantara Housing," kata Rosan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Meski demikian, Rosan belum memberikan detail lebih lanjut terkait dengan besaran pembiayaan yang akan disiapkan lewat program tersebut.
Sebagai catatan saja, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 111.537 unit rumah senilai Rp13,87 triliun hingga 23 Juli 2026, atau sekitar sepertiga dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit rumah.
(ain)
