Aviliani kemudian membeberkan kemungkinan alasan dari masuknya Badan Pengelola Investasi tersebut ke dalam sistem KSSK. Salah satu kemungkinannya menurut dia adalah karena Danantara berpotensi menerbitkan obligasi yang cukup besar.
“Karena Danantara akan mengeluarkan obligasi yang cukup besar, Obligasi yang cukup besar itu akan mempengaruhi sistem keuangan juga,” kata Aviliani.
Meskipun ia menilai bahwa hal ini tak sewajarnya terjadi, Aviliani menduga besarnya penerbitan obligasi Danantara menjadi salah satu pertimbangan pemerintah memasukkan lembaga tersebut ke dalam KSSK.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta KSSK untuk melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan di sektor keuangan.
Hal itu disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani usai menghadiri rapat kerja dengan Kepala Negara dan Anggota KSSK di Istana Negara Jakarta, Senin (27/7/2026).
“Ya koordinasinya nanti ini KKSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya,” ujar Rosan kepada wartawan.
Dia menjelaskan, keterlibatan Danantara pada setiap kebijakan KSSK berfungsi agar badan pengelola investasi ini memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan aktivitas usaha.
“Tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke the whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KKSK plus, plus Danantara,” tegas Rosan.
Dalam praktiknya, Danantara akan mengikuti setiap rapat yang diselenggarakan KSSK, dan menjadi bagian dari anggota peserta di dalamnya.
(ell)
