Eniya menyebut kepastian tersebut didapatkan setelah mendapatkan arahan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menggarap aturan tersebut.
Eniya menyatakan Ditjen EBTKE bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan pihak terkait bakal memulai pembahasan beleid itu.
“Perintah dari Setneg sudah ada, memang untuk segera dibahas. Nanti itu arahan dari Pak Menteri nanti saya akan konsultasi dahulu, karena diminta Pak Menteri segera konsultasi. Nah, ini baru mau bertemu besok ya [hari ini],” kata Eniya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Selasa (14/7/2026) petang.
Sebelumnya, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan aturan tersebut dibutuhkan agar target kapasitas terpasang PLTS dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025—2034 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dapat ditata kembali agar menyesuaikan target 100 GW.
Saat ini, kata Sripeni, target kapasitas terpasang PLTS dalam RUPTL PLN masih sebesar 17,1 GW hingga 2034. Hingga 2029, kapasitas tersebut ditargetkan dapat mencapai sekitar 5 GW.
“Ditata ini kan berarti butuh perangkat. Kalau KEN itu PP, kalau mau membuat PP kan agak panjang. Ya sudah deh, perpres dahulu. Nanti dari perpres dipakai untuk merevisi KEN [peraturan pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional]. Akan tetapi ke depan kan, KEN barusan diluncurkan,” kata Sripeni kepada awak media, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Sripeni mengungkapkan perpres program PLTS 100 GW tersebut bakal menjadi landasan Kementerian ESDM untuk merevisi aturan RUEN. Setelah itu, aturan RUEN yang telah direvisi bakal menjadi landasan untuk menggarap revisi PP KEN.
Sekadar informasi, Kepala Staf Kepresidenan terdahulu, Muhammad Qodari membeberkan rencana pengembangan PLTS 100 GW bakal terbagi menjadi dua kategori.
Qodari mengatakan PLTS yang terhubung dengan jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditargetkan mencapai 89,1 gigawatt peak (GWp) dengan dukungan battery energy storage system (BESS) sebesar 124,1 gigawatt-jam (GWh).
“Sedangkan PLTS non-PLN untuk pemakaian sendiri dan sistem offgrid ditargetkan 11,7 GWp dengan BESS sebesar 21,8 GWh,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (18/3/2026).
Sebagai tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan 13 GW dari total target 100 GW, terutama di wilayah yang telah memiliki infrastruktur distribusi listrik.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan PLTS off-grid isolated melalui program listrik desa, yang memberikan akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Ini merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya mandiri yang beroperasi penuh tanpa terhubung ke jaringan PLN (independen).
Contoh pembangunan PLTS offgrid isolated dalam program listrik desa ada di dua wilayah. Pertama, Pulau Sakala, Desa Sakala, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Kapasitas PLTS 100 kilowatt peak (kWp) dengan cakupan 500 rumah tangga.
Kedua, Pulau Karamaian, Desa Karamaian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Kapasitas PLTS 175 kWp dengan cakupan 400 rumah tangga.
“Listrik di dua desa ini sebelumnya bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel. Waktu menyala ketika itu terbatas, apalagi kalau pasokan bahan bakar minyak [BBM] solar terganggu,” ujarnya.
“Saat ini dua desa tersebut sudah terang dialiri listrik dari PLTS, pembangkit yang ramah lingkungan, sumber energi tidak terbatas dari cahaya matahari, dan hemat biaya.”
Adapun, Prabowo mengungkap bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai membangun 17 GW PLTS pada tahun ini dari total target 100 GW.
"Tahun ini PLN akan mulai [bangun PLTS] dengan 17 gigawatt tahun ini. 100 gigawatt dalam dua tahun," ungkap Prabowo dalam peluncuran program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026).
Prabowo pun menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia membidik pembangunan PLTS sebesar 100 GW dalam waktu dua tahun saja.
—Dengan asistensi laporan dari Dovana Hasiana
(azr/ros)
