Sedangkan untuk program tahun ini dan 2027, Bahlil menyatakan Kementerian ESDM telah mengamankan anggaran untuk program lisdes.
“2026, 2027 itu anggarannya juga sudah ada, jadi tidak ada isu menyangkut anggaran sekarang tinggal implementasi. Saya ulangi, yang saya laporkan tadi yang akan diresmikan itu adalah program 2025 yang sudah selesai,” tegas dia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan penyambungan listrik sekitar 1,2 juta rumah tangga dari program listrik desa sepanjang 2025—2029.
Adapun, sepanjang 2025, program lisdes sudah menjangkau 1.403 lokasi. Dari besaran itu, telah dibangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 3.773 km, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 3.056 km, dan gardu distribusi berkapasitas total 92.300 kilovolt ampere (kVA).
Khusus 2026, untuk program listrik desa, pemerintah menganggarkan dana Rp10,3 triliun yang bersumber dari rupiah murni Rp994 miliar dan anggaran belanja tambahan (ABT) Rp9,3 triliun.
Kementerian ESDM juga telah melakukan penandatanganan kontrak tahap I untuk program listrik desa di 1.520 lokasi dengan anggaran Rp4 triliun, dari total anggaran program listrik desa 2026 sebesar Rp10,3 triliun.
Saat ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama PT PLN (Persero) sedang menyusun untuk menyelesaikan dokumen perencanaan program listrik desa bagi 2.330 lokasi yang ditargetkan rampung akhir Juni 2026.
Untuk tahun ini, ditargetkan 17.853 pelanggan mendapatkan manfaat program listrik desa.
Adapun, kebutuhan investasi untuk program listrik desa sampai akhir 2029 diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
Plt Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno menjelaskan program listrik desa periode 2026–2027 dirancang dengan pembangunan jaringan distribusi kelistrikan dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang mencakup 3.850 lokasi dengan kebutuhan anggaran Rp18,65 triliun.
“Anggaran dari program Lisdes 2026 telah ditetapkan sebesar Rp10,3 triliun yang terdiri dari rupiah murni reguler Rp994 miliar dan anggaran tambahan sekitar Rp9,3 triliun,” kata Tri di Komisi XII DPR, Kamis (4/6/2026).
Program listrik desa ini diprioritaskan untuk rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia.
—Dengan asistensi laporan dari Dovana Hasiana
(azr/ros)
