Kebutuhan Modal
Pertama, persoalan kebutuhan modal dan teknologi smelter.
Ronald menerangkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit menjadi chemical grade alumina (CGA) maupun smelter grade alumina (SGA) membutuhkan nilai investasi yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan smelter nikel pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF).
ABI mencatat, besar investasi untuk membangun satu unit smelter bauksit seperti tipe SGA, misalnya, bisa berkisar antara US$1 miliar hingga US$1,7 miliar atau setara dengan Rp15,7 triliun hingga Rp26 triliun.
Angka tersebut dapat berubah lebih mahal, tergantung pada kapasitas produksi dan fasilitas integrasinya.
"Membangun smelter bauksit sampai jadi alumina itu modalnya sangat besar. Kalau nikel dahulu teknologi RKEF relatif lebih cepat masuk dan payback period-nya bisa terukur, bauksit butuh napas panjang. Pendanaannya harus benar-benar kuat," jelas Ronald.
Pasokan Energi
Kedua, tantangan pasokan energi murah dan andal untuk industri pemrosesan bauksit.
Menurut Ronald, proses pengolahan alumina menjadi aluminium murni (reduction/smelting) mengonsumsi energi listrik dalam skala yang amat besar secara terus-menerus.
Tanpa adanya kepastian pasokan listrik bernilai ekonomis, daya saing aluminium hasil hilirisasi dalam negeri akan sulit bersaing di pasar global.
Di sisi lain, tuntutan pasar global saat ini juga mulai mendorong penggunaan energi bersih (green energy), sehingga industri bauksit dihadapkan pada dilema antara efisiensi biaya energi dan transisi menuju green aluminum.
"Aluminium itu industri yang sangat lapar energi atau energy intensive. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mendapatkan sumber energi yang murah, tetapi juga andal. Kalau biaya listriknya mahal, produk aluminium kita nanti kalah saing sama pemain global," tegasnya.
Ekosistem Industri
Ketiga, ekosistem industri antara dan serapan industri pengguna (offtaker) yang belum terbentuk sempurna.
Sebagai perbandingan, hilirisasi nikel sukses besar karena didorong oleh meroketnya ekosistem baterai kendaraan listrik dan industri baja nirkarat.
Sebaliknya, penyerapan pasar domestik untuk produk bauksit antara seperti alumina maupun aluminium masih perlu diperkuat.
Keberadaan industri manufaktur dalam negeri yang mampu menyerap hasil olahan bauksit secara langsung menjadi kunci agar rantai pasok dari hulu ke hilir berjalan optimal tanpa terus-menerus bergantung pada pasar ekspor.
"Di nikel, ekosistem offtaker-nya mulai jelas dan masif. Nah, di bauksit, kita harus dorong industri dalam negeri—seperti otomotif, konstruksi, hingga kemasan—untuk bisa menyerap aluminium lokal. Jangan sampai smelter sudah bangun mahal-mahal, tetapi pasarnya malah bingung mau dioper ke mana," pungkas Ronald.
Ketidaksesuaian Harga
Keempat, ketidaksesuaian harga bauksit yang dibeli smelter dengan harga patokan mineral (HPM).
Di sisi hulu, Ronald juga menyebut adanya kendala ketidaksesuaian pembelian bijih bauksit yang dinilai merugikan pengusaha tambang lokal serta monopoli penentuan harga oleh pihak smelter.
Menurut Ronald, penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) bauksit saat ini belum mencerminkan kondisi riil di lapangan maupun standar internasional yang adil.
Penambang lokal sering kali berada di posisi tawar yang lemah ketika menjual bijih bauksit ke pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam negeri.
Akibatnya, smelter bisa menekan harga di bawah biaya produksi dasar para penambang, yang berdampak langsung pada keberlanjutan industri hulu.
"Kondisi HPM bauksit saat ini membuat posisi penambang sangat lemah di hadapan smelter. Kami minta adanya penyesuaian formula HPM yang wajar, agar penambang tidak terus-menerus dirugikan dan disuruh menjual bijih bauksit di bawah harga keekonomian,” kata dia.
Di lain sisi, ABI menyoroti ketimpangan beban yang harus ditanggung pengusaha tambang.
Pada saat pihak smelter menikmati margin dari olahan tingkat lanjut, penambang di hulu justru terimpit oleh mahalnya biaya operasional, logistik, hingga kewajiban royalti yang dihitung berdasarkan acuan harga yang dianggap tidak masuk akal bagi mereka.
Ronald menekankan pengawasan agar pembelian bijih bauksit oleh smelter sesuai dengan formula HPM yang ditentukan Pemerintah, agar menciptakan skema win-win solution antara industri hulu dan hilir sektor bauksit.
Meski begitu, Ronald menegaskan bahwa ABI terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi pertambangan nasional.
“Karena masih terdapat beberapa kendala, proyek hilirisasi bauksit masih butuh dukungan regulasi yang konsisten, kemudahan akses pembiayaan perbankan nasional, serta kepastian insentif investasi,” jelasnya.
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi pada sektor bauksit menjadi motor utama pertumbuhan investasi nasional pada kuartal II-2026 dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp40,1 triliun.
Angka tersebut melonjak 193% dibandingkan dengan kuartal-I 2026 yang senilai Rp13,7 triliun.
Posisi sektor bauksit disusul oleh nikel yang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp29,4 triliun, tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang didominasi oleh nikel, komoditas bauksit kini memimpin capaian realisasi investasi hilirisasi.
"Bauksit ini nomor satu, biasanya kita tahu selalu nikel. Nah, ini ada shifting bauksit karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri," jelas Rosan dalam laporan capaian investasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, belum lama ini.
Meski demikian, Rosan mengakui bahwa pengolahan sebagian besar komoditas non-nikel saat ini masih berada pada tahap awal pengembangan rantai pasok.
"Hilirisasi yang kita lakukan ini lebih banyak mungkin hilirisasi, kalau kita bilang baru step pertama atau step kedua," tuturnya.
Rosan mencontohkan nikel sebagai model ideal hilirisasi komoditas di Indonesia. Rantai nilai pengolahan nikel dinilai telah matang dan mencakup ekosistem dari hulu ke hilir, mulai dari bijih nikel hingga baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
"Tetapi kalau nikel memang sudah hampir the whole ecosystem, tentunya yang berhubungan dengan EV battery. Sampai dengan dari nickel ore, nikel sulfat, nickel matte, katoda, anoda kemudian sel baterai, battery pack, kemudian recycle battery-nya, kita sudah mempunyai the whole ecosystem-nya," terang Rosan.
Rosan menambahkan penentuan prioritas hilirisasi akan mengacu pada cetak biru (blueprint) nasional dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif berupa ketersediaan cadangan sumber daya alam Indonesia yang melimpah.
“Langkah percepatan hilirisasi ini menjadi bagian dari strategi utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas domestik, memperkuat struktur ekonomi nasional, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkapnya.
(wdh)
