Menurutnya, infrastruktur gas yang mendesak untuk dibangun mencakup terminal regasifikasi LNG, floating storage regasification unit (FSRU) yang terkoneksi dengan jaringan pipa transmisi dan distribusi, serta integrasi dengan jaringan pipa virtual dalam bentuk gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG).
Hadi, yang juga Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC), menilai selama ini pemerintah cenderung fokus membangun industri berbasis minyak bumi (BBM) dan kurang menaruh perhatian serius pada industri berbasis gas.
Tak ayal, pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri jalan di tempat dan tidak berkembang pesat.
Lonjakan Permintaan
Kondisi ini memicu masalah baru ketika harga minyak dunia melambung tinggi, yang otomatis mengerek kenaikan harga BBM dalam negeri. Banyak pelaku industri akhirnya memutuskan untuk beralih menggunakan gas bumi sebagai energi alternatif.
Kenaikan permintaan gas yang tajam ini sayangnya tidak diimbangi oleh kesiapan pasokan akibat minimnya pembangunan infrastruktur yang signifikan.
"Sementara pasokan tetap karena tidak ada tambahan pembangunan infrastruktur yang signifikan," tambahnya.
Jika pembangunan infrastruktur gas dilakukan secara masif, Hadi optimistis sektor industri nasional akan mendapatkan jaminan pasokan gas yang berkesinambungan dengan harga yang kompetitif.
Namun, dia juga mengingatkan agar semua pihak melihat ekosistem industri gas secara utuh dari hulu hingga hilir, dan tidak sekadar menuntut harga murah di tingkat konsumen.
"Kita harus menyadari bahwa ekosistem industri gas itu harus dibangun dari hulu ke hilir, dan jangan hanya minta harga murah. Harga yang terlalu murah akan menyebabkan bisnis di sisi hulu menjadi tidak menarik, sehingga eksplorasi turun, temuan cadangan turun, dan pasokan gas mungkin akan tidak ada lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan LNG untuk industri diturunkan menjadi US$13/MMBtu dari harga di pasaran saat ini di rentang US$20—US$23 per MMBtu.
Hal itu dilakukan sesuai pemerintah terus menerima masukan dari pelaku industri dan serikat pekerja ihwal kenaikan harga gas industri dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), yang ditengarai menekan kinerja manufaktur dan rawan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Harganya [LNG untuk industri] naik sampai US$20—US$23 per MMBtu, teman-teman dari sektor industri meminta agar [pemerintah] turun tangan,” ujarnya dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6/2026).
Masukan dari pelaku industri, lanjut Bahlil, adalah agar harga gas alam khusus untuk pengguna industri diturunkan menjadi US$15—US$16 per MMBtu.
“Tetapi atas saran dari Bapak Presiden, [harga LNG] dari US$20—US$23 diturunkan menjadi US$13/MMBtu,” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) ESDM pada 2025 Indonesia masih memiliki cadangan gas bumi sebesar 55,85 trillion standard cubic feet (TSCF).
Meski memiliki cadangan gas alam melimpah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menyampaikan bahwa masih terdapat ketimpangan antara wilayah surplus gas dan pusat konsumsi.
Akibat hal ini, pemerintah kini mempercepat pembangunan infrastruktur pipa transmisi nasional.
Menurutnya, selama ini, wilayah seperti Aceh, Natuna, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua memiliki surplus pasokan, sementara Jawa dan sebagian Sumatera justru menjadi pusat permintaan terbesar.
Laode juga mengungkapkan bahwa proyek strategis nasional pipa transmisi gas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 dan Cisem Tahap 2 telah rampung. Sementara proyek Dumai—Sei Mangkei (Dusem) kini mulai masuk tahap konstruksi.
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menyiapkan desain dasar jaringan lanjutan Semarang—Solo—Yogyakarta, Cirebon—Bandung, hingga pengembangan jaringan gas kota (jargas) di sekitarnya.
“Infrastruktur ini harus terus dibangun. Setelah pipa transmisi selesai, cabang-cabangnya akan terus tumbuh dan saling terhubung,” jelas Laode dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).
Adapun dengan jaringan interkoneksi nasional itu, distribusi gas dari daerah surplus diharapkan menjadi lebih efisien, mampu menutup defisit di wilayah lain, sekaligus menjamin pasokan energi yang aman, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat serta industri.
“Pemerintah berharap sinergi antara regulator, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur gas bumi nasional, sehingga gas benar-benar menjadi jembatan emas menuju masa depan energi bersih Indonesia,” katanya.
(wdh)
