Prioritas utama DSI saat ini membangun sistem data dan visibilitas, bukan mewajibkan seluruh volume ekspor melalui satu jalur tertentu.
Rencanannya, kata Benyamin, platform pengawasan itu akan bertumpu pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga atau Simbara.
Nantinya, kasus yang terindikasi anomali akan diteruskan kepada regulator terkait untuk investigasi, bukan diputuskan sendiri oleh DSI.
“Pemerintah juga mengakui bahwa konsep single window, di mana seluruh ekspor harus melewati satu pintu, belum realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat,” tuturnya.
Definisi Longgar
Di sisi lain, Benyamin menyoroti ihwal istilah anomali yang diajukan DSI terkait dengan pengawasan ekspor komoditas tersebut yang bisa ditindaklanjuti lembaga investigasi terkait.
“DSI belum memberikan definisi resmi mengenai apa yang dimaksud dengan "anomali" dalam transaksi ekspor, dan mekanisme penyerahan kasus kepada regulator masih belum final,” kata Benyamin.
Menurut dia, definisi itu menjadi hal krusial yang belakangan menyita perhatian analis terkait dengan desain kebijakan dan risiko implementasi pengawasan ekspor nantinya.
Sementara itu, manajemen DSI memastikan akan memungut margin yang wajar dari aktivitas pengawasan ekspor tersebut. “Proporsional terhadap layanan yang diberikan,” tuturnya.
UOB Kay Hian cenderung melakukan pendekatan individual untuk memilih saham pada sektor komoditas menyusul kejelasan posisi DSI dalam alur ekspor saat ini.
UOB Kay Hian menyukai saham AADI, AMMN, ANTM, ELSA, HRUM, INDY, INCO dan MDKA. Kendati demikian, UOB relatif netral untuk saham berkaitan dengan emas lantaran arah kebijakan suku bunga tinggi dapat menekan harga komoditas lindung nilai tersebut.
“Meskipun harga emas diperkirakan melemah, pertumbuhan volume produksi pada AMMN, MDKA dan INDY diperkirakan cukup kuat untuk mengimbangi penurunan harga emas tersebut,” dikutip dari riset yang sama.
(naw)
