Hasan menilai laporan MSCI tidak hanya mengonfirmasi posisi Indonesia di kelompok emerging market, tetapi juga mencatat berbagai langkah reformasi yang telah dijalankan regulator dan pelaku pasar.
Menurutnya, penggunaan data yang lebih transparan dalam proses penilaian MSCI menunjukkan sejumlah upaya pembenahan mulai mendapat perhatian dari investor global.
Ia menambahkan, hasil tersebut sejalan dengan MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis pekan lalu. Dalam laporan itu, Indonesia memperoleh penilaian yang relatif baik dari sisi aksesibilitas pasar dibanding sejumlah negara berkembang lain di kawasan Asia Pasifik.
Meski demikian, Hasan menegaskan MSCI akan tetap memantau konsistensi implementasi reformasi yang sedang berjalan. Karena itu, OJK memandang proses evaluasi tersebut sebagai bagian dari mekanisme yang wajar.
"Dalam announcement resminya, MSCI menyatakan bahwa mereka akan terus memonitor agenda reformasi kita, serta akan terus meng-assess dan melihat konsistensi implementasinya ke depan. Hal tersebut tentu merupakan bagian dari proses review masing-masing lembaga, kita hargai itu," katanya.
Adapun sejak Februari 2026, OJK bersama para pemangku kepentingan pasar modal telah menggulirkan sejumlah agenda reformasi yang mencakup peningkatan transparansi, penguatan integritas perdagangan, hingga perbaikan tata kelola pasar.
Dari sisi transparansi, regulator mulai menyediakan data kepemilikan saham di atas 1%, meningkatkan klasifikasi investor yang lebih rinci, serta mengembangkan kerangka pelaporan ultimate beneficial owner (UBO). Sementara untuk pengawasan perdagangan, OJK memperkuat sistem surveillance dan memperkenalkan publikasi High Shareholding Concentration (HSC).
Hasan juga menyoroti langkah penegakan hukum yang terus dilakukan regulator. Hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi kepada 329 pihak dengan total nilai denda mencapai Rp138,9 miliar.
"Penegakan hukum juga terus kita perkuat. Secara year to date hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai tindak pelanggaran di pasar modal, baik untuk keterlambatan maupun kasus," ujarnya.
Tunda Review
MSCI Inc. menunda tinjauannya terhadap ekuitas Indonesia, dengan alasan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melihat apakah reformasi transparansi yang baru dilakukan Indonesia efektif.
Penyusun indeks global tersebut mengakui dampak positif dari langkah-langkah Indonesia mengenai reformasi transparansi, termasuk peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja konsentrasi kepemilikan saham tinggi (HSC), dan peta jalan untuk menaikkan persyaratan free float minimum menjadi 15%.
Kendati demikian, catatan MSCI, yang terpenting bagi investor global adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah tersebut di pasar, kata MSCI dalam rilis hari Selasa.
“Jika kemajuan yang cukup tidak terlihat pada saat tinjauan indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, berpotensi termasuk konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets,” menurut pernyataan tersebut.
Keputusan pada Selasa, yang sudah ditunda dari bulan Mei, muncul setelah MSCI mengatakan sedang meninjau efektivitas sumber data baru dan langkah-langkah regulasi tentang free float dan kemampuan investasi.
Minggu lalu, MSCI menurunkan penilaian Indonesia menjadi negatif dalam tinjauan aksesibilitas tahunannya karena transparansi yang terbatas dalam struktur kepemilikan saham, perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga, dan kurangnya pengungkapan perusahaan. Hal itu terjadi setelah mereka menghapus beberapa saham dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi bulan lalu.
(cpa/naw)
