Belanja pemerintah tercatat melonjak 21,8% pada kuartal I-2026, meningkat tajam dibandingkan 4,5% pada kuartal sebelumnya, sekaligus menjadi laju tercepat dalam hampir dua dekade. Sebagai catatan, belanja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya hanya tumbuh di 2,5% (2025), 6,61% (2024), dan 2,95% (2023).
Sepanjang kuartal I, pemerintah menggelontorkan stimulus berupa tarif transportasi Rp911,16 miliar, tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara serta personal Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian RI sebesar Rp55 triliun, juga menyiram bantuan sosial senilai Rp12 triliun.
Kemudian, pada hari besar keagamaan seperti Lebaran, pemerintah memberikan stimulus sebesar Rp12,83 triliun dalam bentuk diskon transportasi dan bantuan sosial.
Percepatan belanja tersebut mendorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin melebar menjadi Rp140,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Konsumsi rumah tangga memang tumbuh solid di level 5,5%,. Namun akselerasi tersebut dinilai tidak sepenuhnya organik karena capaiannya didominasi oleh stimulus pemerintah, serta adanya dukungan faktor musiman, seperti Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada kuartal I.
Faktor musiman itu yang menciptakan lonjakan permintaan jangka pendek, ditambah adanya dukungan stimulus fiskal seperti Tunjangan Hari Raya.
Hal ini diamini oleh Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Ia menyebut akselerasi kuartal I terutama didorong oleh permintaan domestik, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, sementara program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mempercepat realisasi belanja pemerintah.
"Ini lebih tepat disebut pertumbuhan yang ditopang negara dan momentum musiman, sehingga tantangannya adalah bagaimana membuat pertumbuhan tersebut berlanjut tanpa terlalu bergantung pada APBN," kata Josua.
Memang, dalam batas tertentu peran negara dibutuhkan saat ketidakpastian global meningkat, tetapi jika terlalu dominan, maka ada risiko pertumbuhan menjadi kurang sehat karena sektor swasta hanya mengikuti belanja pemerintah, bukan menciptakan ekspansi mandiri.
Ke depan, Josua mengatakan ada risiko perlambatan pertumbuhan karena faktor musiman telah usai. Ia juga menambahkan belanja negara bisa berisiko menyerap ruang fiskal yang seharusnya dipakai untuk stabilisasi, terutama ketika harga minyak dan rupiah sedang menekan APBN.
Risiko Biaya Energi
Harga minyak mentah dunia sepanjang kuartal I 2026 berada jauh di atas asumsi dasar makro yang termaktub dalam APBN. Harga rata-rata minyak mentah di APBN sebesar US$70 per barel, namun realita saat ini, minyak telah bertengger di atas US$100 per barel selama beberapa bulan terakhir.
Apalagi, jika harga energi naik akibat perang Timur Tengah terus berlanjut, risiko lanjutan yang mungkin terjadi bukan cuma tekanan inflasi, tapi juga berpotensi memperburuk kinerja transaksi berjalan.
Harga minyak di atas US$100 per barel menjadi tantangan besar karena Indonesia masih rentan melalui jalur impor energi, subsidi, kompensasi, biaya logistik, dan nilai tukar.
"Analisis sensitivitas kami menunjukkan setiap kenaikan harga minyak 10% berpotensi menekan pertumbuhan PDB sekitar 0,03 poin persentase, memperburuk transaksi berjalan sekitar 0,12% PDB, meskipun menambah penerimaan negara sekitar Rp20 triliun, tetapi pada saat yang sama dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp97 triliun," kata Josua.
Risiko biaya energi yang ada saat ini juga tidak diimbangi oleh kondisi fiskal Indonesia. Indonesia Strategic & Economic Action Institution (ISEAI) menyebut, kondisi fiskal saat ini tidak fleksibel dan cenderung rentan untuk merespons guncangan eksternal, seperti lonjakan harga minyak, atau penurunan harga komoditas ekspor.
Sebab, hampir seluruh fleksibilitas anggaran telah habis terkunci oleh tiga komponen utama, yakni pembayaran bunga utang, mandatory spending pendidikan dan kesehatan, serta program prioritas baru yang cenderung populis.
Mesin Ekonomi Jompo
Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi relatif stagnan dengan pertumbuhan di kisaran 6%. Menandakan dunia usaha masih cenderung menahan ekspansi di tengah ketidakpastian global.
PMI manufaktur April 2026 yang tercatat turun ke wilayah kontraksi 49,1%, dengan output turun ke 46,2 paling cepat sejak Mei 2025, tekanan biaya input mencapai level tertinggi dalam empat tahun.
Indeks manufaktur ini mengindikasikan adanya pelemahan permintaan domestik maupun eksternal, serta adanya potensi penyesuaian tenaga kerja, atau kapasitas produksi.
Selain itu, keyakinan dunia usaha juga melemah ke level terendah sejak November. Ini menunjukkan bahwa sektor riil mulai merasakan dampak kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan pasokan akibat perang Timur Tengah.
Pada saat yang sama, sektor eksternal mulai menunjukkan pelemahan. Pertumbuhan ekspor melambat signifikan menjadi hanya 0,9% dari sebelumnya 3,3%, seiring melemahnya permintaan global dan terganggunya rantai pasok akibat eskalasi geopolitik, khususnya konflik AS-Iran.
Ketahanan eksternal pada kuartal berikutnya masih ada, tetapi mulai melemah. Neraca dagang Maret masih surplus US$3,32 miliar dan mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut, tetapi secara kumulatif surplus Januari–Maret 2026 turun menjadi US$5,55 miliar dari US$10,91 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Ekspor Maret juga masih terkontraksi (-3,10% yoy), meskipun tumbuh secara bulanan karena sebagian pembeli mempercepat pesanan. Josua menilai surplus dagang memang masih memberikan bantalan, tetapi kualitasnya tidak sekuat tahun lalu.
Di sisi lain, impor justru tercatat meningkat menjadi 7,2%, mencerminkan permintaan domestik yang masih kuat, tapi sekaligus makin memicu kekhawatiran besarnya tekanan terhadap neraca perdagangan.
Perusahaan riset multinasional asal Inggris, BMI, anak usaha dari Fitch Solutions, bahkan memperkirakan kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berubah negatif pada 2026, berbalik dari kontribusi positif pada tahun sebelumnya.
"Kami memperkirakan neraca perdagangan akan berkurang 0,1 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB pada 2026, berbalik dari kontribusi positif 0,7 poin persentase pada 2025," sebut Laporan BMI.
Perlu Diversifikasi Pasar Ekspor
Sepanjang kuartal I-2026, China masih jadi tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai US$16,5 miliar atau berkontribusi sekitar 25,94% terhadap total ekspor nasional. Posisi berikutnya ditempati Amerika Serikat sebesar US$7,29 miliar (11,46%) dan India US$4,50 miliar (7,08%).
Komoditas utama yang diekspor ke China selama periode tersebut didominasi oleh besi dan baja, nikel dan turunannya, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, kontribusi ekspor ke kawasan ASEAN dan Uni Eropa masing-masing tercatat sebesar 20,31% dan 6,73%.
Secara rinci Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke 13 negara dan kawasan tujuan utama mencapai US$45,56 miliar pada kuartal I-2026, meningkat US$2,10 miliar atau 4,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama ditopang oleh lonjakan ekspor ke Tiongkok yang naik US$2,46 miliar atau 17,49%, disusul Thailand yang meningkat 13,58% dan India 5,15%.
Namun, sejumlah pasar utama justru mencatat pelemahan permintaan. Ekspor ke Korea Selatan turun 14,10%, Malaysia melemah 8,41%, sementara Australia mencatat penurunan terdalam sebesar 20,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, terjadi penurunan ekspor migas terutama dipicu oleh merosotnya ekspor minyak mentah sebesar 44,32% menjadi US$258,6 juta. Ekspor hasil minyak juga turun 1,61% menjadi US$1.291,0 juta, sementara ekspor gas alam melemah 8,49% menjadi US$1.703,1 juta.
Sebagai catatan, turunnya permintaan ini disebabkan oleh perekonomian kawasan yang sedang lesu, termasuk China yang menjadi mitra dagang utama terbesar.
Bank Indonesia mencatat ekonomi China akan menghadapi tekanan dari tarif tinggi dan pertumbuhannya berpotensi turun mendekati 4% ke depan.
Dengan kondisi itu Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan permintaan China untuk komoditas dan manufaktur. Pasar India, Timur Tengah nonkonflik, ASEAN, Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Latin perlu lebih serius digarap.
Pengalihan perdagangan dari China ke negara lain perlu diupayakan untuk menjaga pertumbuhan ekspor Indonesia.
Selain itu, perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat (AS) yang memberi penurunan tarif dan akses tarif nol untuk 1.819 produk bisa dimanfaatkan untuk produk yang punya daya saing, seperti CPO, kopi, kakao, rempah, karet, komponen elektronik, semikonduktor, tekstil tertentu, dan suku cadang.
"Katalis yang dibutuhkan untuk memperkuat ekspor bukan hanya promosi pasar, tetapi juga perbaikan struktur industri," kata Josua.
Lebih dari itu, Indonesia juga perlu mempercepat hilirisasi yang benar-benar menghasilkan produk bernilai tambah, memperbaiki biaya logistik, mempercepat layanan pelabuhan, memperkuat pembiayaan ekspor, menjaga ketersediaan energi industri, dan memperbaiki kualitas tenaga kerja.
(dsp/aji)
