Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional di Masyarakat Telematika Indonesia, Sigit Puspito Wigati Jarot menilai kondisi ini mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi sektor telekomunikasi nasional saat ini.

“Indonesia saat ini menghadapi kombinasi tantangan yang lebih kompleks, kecepatan internet yang masih tertinggal di kawasan, penetrasi 5G yang stagnan, serta kondisi industri yang tertekan akibat tingginya beban regulasi dan rendahnya profitabilitas,” kata Sigit saat berbincang dengan Bloomberg Technoz, dikutip Senin (27/4/2026).

Menurut pakar telekomunikasi tersebut, dari sisi infrastruktur, jaringan 4G di Indonesia sebenarnya telah mencapai tingkat pemerataan yang relatif matang. Akan tetapi, fokus pengembangan kini harus bergeser.

Namun begitu “tantangan saat ini bukan lagi sekadar memperluas cakupan, melainkan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Sesuatu yang hanya dapat dicapai melalui akselerasi 5G.”

Di sisi lain, penggelaran jaringan fiber optik yang menjadi tulang punggung konektivitas digital juga masih menemui berbagai hambatan di lapangan. Sigit memberi contoh, diantaranya, mulai dari ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah, hingga berbagai pungutan dan gangguan non-teknis.

“Mulai dari disharmoni kebijakan pusat dan daerah, berbagai pungutan retribusi, premanisme dan lain-lain,” cerita Sigit.

Ia menekankan bahwa perlunya keberpihakan kebijakan yang lebih kuat guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur digital. Menurutnya, pengembangan fiber optik dan 5G tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas internet, tetapi juga memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Keberpihakan kebijakan dan regulasi masih perlu perbaikan, mengingat penggelaran FO dan 5G ini bukan saja memperbaiki kualitas broadband dan internet, dan daya saing internasional, namun juga memiliki daya ungkit yang berpotensi memberi kontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Lebih jauh, Sigit memberi saran bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi ke depan harus berorientasi pada kualitas layanan, bukan sekadar kuantitas. “Bukan sekadar jumlah infrastruktur,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, yang menilai realisasi program pemerintah yang menghadirkan internet murah dengan tarif sekitar Rp100 ribu per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps sebagai langkah ambisius.

Terlebih, apabila dipahami lebih dalam bahwa program tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan, terutama jika ingin diterapkan secara merata di seluruh wilayah.

“Tantangan utamanya mencakup kondisi geografis yang sulit, biaya infrastruktur tinggi, dan kesenjangan daya beli antarwilayah," kata Heru bercerita Bloomberg Technoz, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi hambatan utama dalam pembangunan jaringan. Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi baik fiber maupun jaringan nirkabel masih tergolong tinggi, terutama di wilayah yang belum padat pengguna.

Heru menambahkan, aspek daya beli masyarakat juga menjadi faktor penting. Perbedaan kemampuan ekonomi antarwilayah membuat skema tarif tunggal sulit diterapkan tanpa dukungan kebijakan yang tepat.