Logo Bloomberg Technoz

Iwan menjelaskan  proses reaktivasi tambang emas yang berlokasi di Sumatra Utara tersebut melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk kontraktor utama.

Seiring dengan rencana pembukaan kembali tambang, UNTR juga mulai memanggil kembali karyawan yang sebelumnya sempat dirumahkan.

Selain aspek administratif dan pemenuhan dokumen atau paperwork, fokus utama perseroan saat ini adalah memastikan peningkatan kualitas serta standar keselamatan kerja dan lingkungan hidup sebelum produksi benar-benar dimulai.

"Kita panggil kembali karyawan yang sempat kita rumahkan, dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas serta aspek keselamatan,” kata Iwan.

Selain pemulihan di Martabe, UNTR juga memberikan pembaruan terkait proyek tambang emas keduanya. Iwan menyebutkan bahwa proses akuisisi aset tersebut telah tuntas pada Februari lalu. 

Dalam enam bulan pertama ini, perseroan sedang merampungkan proses desain teknis untuk fasilitas pengolahan agar operasional jangka panjang dapat berjalan lancar.

Kembalinya operasional Martabe diharapkan dapat memperkuat lini bisnis pertambangan emas UNTR yang sempat terkendala, sekaligus menjadi katalis positif bagi kinerja keuangan konsolidasian grup pada kuartal II-2026.

Sebagai informasi, tambang emas Martabe merupakan proyek tambang yang dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR) yang mayoritas sahamnya sebesar 95% dimiliki anak usaha UNTR, PT Danusa Tambang Nusantara. 

PTAR juga telah mengkonfirmasi izin pertambangan tambang Martabe telah dikembalikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) setelah ditutup dikarenakan sempat mengalami kendala operasional masalah perizinan lingkungan.

“Perseroan menyambut baik keputusan Kementerian Lingkungan Hidup [KLH] terkait dengan persetujuan untuk melanjutkan kegiatan operasional tambang emas Martabe,” ujar Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono.

“Perseroan saat ini tengah melakukan berbagai persiapan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan KLH dan kementerian terkait lainnya untuk memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas dia.

(fik/naw)

No more pages