Menurut Bahlil, percepatan penggunaan energi bersih terbarukan (EBT) tersebut menjadi penting di tengah kondisi meroketnya harga minyak dunia dan potensi ketatnya pasokan migas dari pasar global.
"Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti ini," tegas dia.
Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap program konversi kendaraan roda dua dengan mensin konvensional ke mesin motor listrik (molis) bakal dilanjutkan. Nantinya pemerintah bakal memberikan subsidi konversi, biaya konversi yang dipatok mencapai Rp6 juta per unit.
Bahlil menyatakan kepastian tersebut terungkap usai Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) yang menjalankan percepatan transisi energi.
"Percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin. Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/2/2026).
Selain konversi molis, Bahlil menyatakan satgas tersebut bakal mempercepat pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 gigawatt (gw).
Lebih lanjut, satgas yang diketuai Bahlil tersebut juga bakal mempercepat konversi PLTD ke PLTS. Dia menyebut langkah ini diharapkan dapat mengurangi subsidi listrik.
Di sisi lain, Pemerintah menyatakan sedang ingin mengurangi konsumsi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG), salah satunya melalui percepatan konversi dari kompor gas ke kompor listrik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai menghadiri rapat terbatas pembentukan satgas percepatan transisi energi.
Brian berharap percepatan konversi kompor listrik tersebut dapat turut mengurangi beban subsidi LPG 3 Kg.
“Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik itu bisa mengantikan kompor dari LPG, sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG, subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi, sehingga APBN kita lebih stabil,” kata Brian kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).
Adapun, lewat dokumen RUPTL Tahun 2025-2034, PLN bakal menambah kapasitas listrik terpasang mencapai 69,5 GW pada periode 2025 sampai dengan 2034.
Sebagian besar kapasitas setrum itu berasal dari pembangkit EBT mencapai 42,6 GW, sekitar 61% dari keseluruhan rencana kapasitas terpasang.
Sementara itu, PLN memiliki ruang sebesar 16,6 GW untuk menambah kapasistas listrik dari pembangkit fosil. Alokasi pembangkit fosil itu mengambil porsi mencapai 24% dari total kapasitas pembangkit dalam dokumen RUPTL tersebut.
Di sisi lain, PLN bakal ikut mendorong investasi pada kapasitas penyimpinan listrik atau storage mencapai 10,3 GW selama 10 tahun mendatang.
(azr/ros)
