“Karena pada saat kita mau melakukan eh impor, ternyata kondisinya seperti sekarang. [Hal] yang sekarang harus segera kita lakukan adalah bagaimana kita berinovasi agar sumber-sumber yang ada saat ini bisa kita alihkan untuk yang lain,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia sudah mulai mengimpor minyak mentah atau crude hingga BBM dari AS.
Langkah tersebut dilakukan sebagai realisasi kesepakatan dagang terkait dengan tarif resiprokal dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, sekaligus sebagai mitigasi dampak penutupan jalur perdagangan migas dunia di Selat Hormuz.
Akan tetapi, Bahlil belum mengungkapkan volume minyak mentah dan BBM yang mulai diimpor Indonesia dari AS.
Dia hanya menyatakan impor bakal dilakukan bertahap sebab tangki penyimpanan minyak mentah Indonesia masih belum memadai.
“Sekarang udah mulai jalan, iya [BBM dan minyak mentah juga]. Bertahap, ya bertahap itu kan bertahap, enggak bisa sekaligus satu kali datang karena kita punya daya simpanan enggak cukup,” kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (4/3/2026) malam.
Bahlil menyatakan Indonesia masih menghadapi permasalahan jika ingin mendatangkan impor dalam jumlah besar, yakni terbatasnya tangki penyimpanan yang dimiliki.
Untuk itu, dia menyatakan Indonesia bakal segera mempercepat pembangunan tangki penyimpanan minyak mentah.
“Jadi masalah kita itu sekarang adalah di storage. Makanya kami mau buat sekarang storage. Kalau enggak begini, kita enggak pernah berpikir,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Bahlil meyakini Indonesia bakal tetap diuntungkan meskipun mengalihkan impor migas ke AS ketika harga komoditas energi melejit.
Bahlil tidak khawatir volume impor yang didapatkan menciut gegara harga komoditas sedang tinggi, sementara kesepakatan yang telah diteken baru berupa nominal pembelian sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp253 triliun.
Bahlil menyatakan pembelian komoditas migas dari AS bakal tetap mengacu pada harga pasar, tetapi dia yakin PT Pertamina (Persero) dapat melakukan negosiasi secara baik dengan perusahaan AS sehingga impor yang dilakukan tetap menguntungkan.
“Harga itu kan harga pasar. Udah pasti sebelum eh dilakukan transaksi ada negosiasi. Dan saya yakin teman-teman di Pertamina maupun di kami di internal kami punya kemampuan lah untuk melakukan negosiasi dengan mencari harga yang lebih baik ya,” tuturnya
“Pasti menguntungkan ya,” tegasnya.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor BBM atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
Dalam hal ini, PT Pertamina Patra Niaga sudah meneken nota kesepahaman dan confirmation letter kontrak pembelian LPG dan minyak mentah dengan 2 perusahaan AS.
Pertamina Patra Niaga menyepakati kerangka kerja sama komersial terkait dengan penyediaan light crude untuk kebutuhan kilang Pertamina Patra Niaga, termasuk potensi pasokan dari AS maupun portofolio global Hartree Partners LP.
Pertamina Patra Niaga juga menandatangani confirmation letter dengan Phillips 66 sebagai penegasan pelaksanaan kontrak pasokan LPG untuk periode sepanjang 2026. Total volume kontrak mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton.
Sebelum itu, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah meneken nota kesepahaman pengadaan feedstock minyak dan kilang masing-masing dengan ExxonMobil Corp, KDT Global Resource LLC, serta Chevron Corp.
(azr/wdh)
