Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan optimisme bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan semakin solid memasuki akhir 2025.

Dorongan terhadap sektor riil dan penyaluran likuiditas yang lebih efektif menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional.

Optimisme tersebut disampaikan Direktur Strategis Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, dalam Executive Business Luncheon yang digelar Technoz Studio di Jakarta Pusat pada Jumat, 5 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa sektor keuangan memiliki peranan strategis sebagai penghubung antara unit surplus dan unit defisit sehingga pembiayaan mampu menjangkau sektor riil, terutama kelas menengah dan bawah.

Dalam forum tersebut, Andriansyah memaparkan proyeksi pemerintah terkait arah ekonomi 2025. Kemenkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,2 persen, angka yang menurutnya sejalan dengan kebijakan fiskal yang kini didorong semakin progresif.

"Perbedaan angka pertumbuhan ekonomi antara yang disampaikan pemerintah dan pengamat adalah, kami tidak hanya memproyeksi, tetapi juga bisa melakukan sesuatu terhadap angka tersebut," ujar Andriansyah.

Menurut Andriansyah, proyeksi pertumbuhan tersebut dapat tercapai karena didukung berbagai kebijakan yang dirancang untuk menstimulasi suplai dan permintaan. Pemerintah, lanjutnya, menyadari bahwa percepatan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan proyeksi, tetapi harus ditopang tindakan konkret dan terukur.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah relaksasi penempatan likuiditas negara dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kemenkeu memindahkan total Rp276 triliun, terdiri dari Rp200 triliun pada tahap awal dan tambahan Rp76 triliun berikutnya. Kebijakan ini diarahkan agar penyaluran kredit dapat semakin agresif dan menyentuh sektor produktif.

"Tentu yang tak kalah penting adalah APBN bisa menjadi katalis, terutama kita berharap tentu dari pihak-pihak swasta itu sendiri. Bagaimana kita bisa mendorong pihak swasta," tambahnya.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Kelompok Kerja: Percepatan Anggaran, Debottlenecking, serta Regulasi dan Penegakan Hukum. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hambatan-hambatan struktural dapat diselesaikan secara cepat.

"Khusus Pokja debottlenecking, kami mencoba menyelesaikan (persoalan) dari sisi suplai," tuturnya.

Selain itu, Kemenkeu terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian-Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan belanja anggaran berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa APBN akan kehilangan daya dorong jika dana transfer daerah tidak terserap ke sektor riil.

"APBN sebagian besar ditransfer ke daerah. Akan menjadi percuma jika uang yang telah dialirkan ke daerah tidak bisa dibelanjakan dan dimobilisasi ke sektor riil, dan hanya bertahan di Bank Pembangunan Daerah," jelasnya.

Memasuki paruh akhir 2025, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan fiskal yang difokuskan untuk memperkokoh daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Beberapa stimulus tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra, program magang, insentif pajak ditanggung pemerintah, serta insentif tarif transportasi.

"Pada intinya, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk memperkuat daya beli dan stabilisasi harga," lanjutnya.

Kemenkeu menilai bahwa instrumen-instrumen fiskal tersebut akan memperkuat tiga mesin utama ekonomi: konsumsi, investasi, dan belanja negara. Pemerintah berharap efek berantai (multiplier effect) dari kebijakan ini dapat mempercepat akselerasi ekonomi nasional hingga mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Andriansyah menegaskan bahwa seluruh kebijakan strategis tersebut merupakan alasan mengapa pemerintah yakin bahwa ekonomi Indonesia berada di jalur positif menuju 2025.

"Seluruh kebijakan pemerintah yang menyebabkan Kementerian Keuangan optimistis dengan target kinerja ekonomi nasional," tutupnya.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang agresif, deregulasi struktural, hingga suntikan likuiditas ke sektor perbankan, Kemenkeu menilai bahwa fondasi pemulihan ekonomi menjadi semakin kuat. Arah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong sektor riil dan memperkuat daya beli diproyeksikan menjadi motor utama pertumbuhan menuju tahun 2026.

Melalui pemaparan tersebut, Executive Business Luncheon 2025 kembali menegaskan pentingnya dialog strategis antara pemerintah, pelaku industri, dan sektor keuangan dalam membaca arah ekonomi nasional. Momentum yang dibangun pemerintah kini menjadi sinyal positif bagi percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

(tim)