Logo Bloomberg Technoz

Purbaya juga menyontohkan sebagian besar negara lain seperti Jepang hingga New Zealand melakukan hal yang sama. Menurutnya, sejumlah negara itu telah mempraktikkan bisnis global praktis bagi setiap bank sentral. 

“Kenapa orang kaget? Karena semuanya bank sentral independen enggak boleh dicampur. Padahal undang-undangnya seperti itu. Jadi teman-teman pengamat harus mencermati UU perbankan atau UU bank sentral kita. Memang seperti itu. Saya enggak bisa intervensi,” jelas dia. 

Di sisi lain, Purbaya turut berkomentar ihwal mundurnya Juda Agung sebagai deputi gubernur BI secara tiba-tiba lantaran Juda telah bosan dan akan memasuki masa pensiun tahun depan. 

“Mungkin Pak Yuda sudah bosan di sana [BI] jadi wakil menteri keuangan. Tapi yang saya tahu dia ingin mundur karena tahun depan dia pensiun. Kalau enggak pensiun dia enggak ada kerjaan tuh,” imbuhnya. 

“Jadi dia untung saya pikir. Dia pintar juga.”

Sebelumnya, informasi terkait kehadiran jajaran Kementerian Keuangan di RDG BI terkonfirmasi dari sumber Bloomberg Technoz, yakni pejabat yang terkait dengan urusan fiskal tersebut. 

RDG BI edisi November sudah berlangsung sejak Selasa (18/11/2025) hingga Rabu akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan alias BI Rate. Menurut sumber Bloomberg Technoz, Rapat Dewan Gubernur BI yang akan menentukan kebijakan BI rate juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Sebenarnya, keterlibatan pemerintah dalam RDG BI bukan pertama kalinya terjadi saat ini. Sebelumnya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kala itu pernah diundang untuk hadir pada rapat hari pertama RDG BI pada 2016.

Saat itu disebutkan bahwa keterlibatan pemerintah sesuai dengan undang-undang, di mana disebutkan bahwa RDG BI dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

RDG BI biasanya membahas terkait kondisi makroekonomi dan moneter, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini termasuk keputusan bank sentral dalam menetapkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate. 

(lav)

No more pages