Terkait posisi Kementerian Keuangan dalam struktur kepemilikan BEI pasca demutualisasi, Purbaya menegaskan Kemenkeu tidak memiliki kepentingan langsung untuk menjadi pemegang saham bursa.
Meski demikian, ia membuka peluang bagi sejumlah lembaga dan instrumen keuangan negara untuk berpartisipasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Purbaya menegaskan keterlibatan tersebut bersifat institusional dan bukan atas nama pribadi.
“Nanti kita lihat seperti apa, akan ada banyak kan instrumen-instrumen Kemenkeu negara yang bisa masuk sana. Danatara bisa masuk, SMI [Sarana Multi Infrastruktur] bisa masuk, INA [Indonesia Investment Authority] bisa masuk, yang lain-lain bisa masuk. Tapi saya sendiri mungkin nggak,” tegas dia.
Pada kesemepatan yang sama, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan saham BEI bisa turut dimiliki institusi asing usai otoritas pasar modal melakukan demutualisasi.
Rosan menyatakan Danantara siap menjadi pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi bursa rampung. Nantinya, instiusi keuangan asing juga bisa memiliki saham BEI ketika demutualisasi yang dipersiapkan pemerintah dan otoritas pasar modal selesai.
“Tentunya bukan hanya Danantara, tapi juga dari institusi keuangan dunia lainnya pun akan dibuka. Saya disampaikan seperti itu. Ya, nanti kita lihat yang terbaiknya seperti apa,” ujar Rosan kepada awak media.
Rosan mengatakan lebih lanjut bahwa Danantara masih menunggu proses demutualisasi rampung. Usai rencana itu selesai, Rosan mengaku baru dapat mengungkapkan besaran presentase kepemilikan Danantara di BEI.
“Ya ini kan kita ikutin dulu proses demutualisasinya. Tentunya setelah itu baru nanti kita melihat besarannya persentasi dari saham itu," ujar dia.
Ihwal wacana Danantara menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider di pasar modal Indonesia, Rosan mengklaim baru dapat membeberkan rencana tersebut usai evaluasi dan kajian yang dilakukan rampung. "Kita kan tentunya tetap harus melihat, setelah melalui evaluasi dan assessment yang independen dari bagian research dan bagian investasi kami,” ucap Rosan.
Peluang masuknya Danantara sebagai pemegang saham BEI sejalan dengan rencana pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat demutualisasi bursa. OJK menargetkan peraturan pemerintah (PP) terkait demutualisasi BEI terbit pada kuartal I-2026 sebagai bagian dari reformasi pasar modal dan peningkatan transparansi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai demutualisasi bursa menjadi langkah penting untuk mencegah penurunan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.
Menurut Airlangga, demutualisasi akan memisahkan secara tegas pengelola bursa dari anggota bursa sehingga meningkatkan independensi dan tata kelola. “Kalau sudah demutualisasi, pengurus bursa dipisahkan dari anggota bursa karena akan ada investor yang masuk. Dengan begitu, bursa menjadi lebih independen terhadap kepentingan anggota,” kata Airlangga, beberapa hari lalu.
Dia menambahkan, demutualisasi juga membuka peluang BEI untuk melantai di bursa atau go public di kemudian hari serta memperkuat kewenangan bursa dalam menindak pelaku yang melakukan distorsi pasar.
-Dengan asistensi Azura Yumma Ramadani Purnama dan Whery Enggo Prayogi.
(red)
