“Ketiga faktor ini bersatu menciptakan kondisi seperti bom waktu. Risiko ekologisnya nyata, sementara risiko epidemiologisnya sangat bergantung pada kesiapan sistem kesehatan,” kata Dicky.
Dicky menilai, kemungkinan adanya kasus Nipah yang tidak terdeteksi tetap ada, terutama di wilayah terpencil. Fatalitas yang tinggi dapat membuat pasien meninggal sebelum sempat terdiagnosis secara tepat, sehingga luput dari pencatatan resmi.
Terkait kemungkinan kasus impor, Dicky menyebut risikonya relatif rendah. Menurutnya, penularan Nipah dari luar negeri ke Indonesia kecil kemungkinannya terjadi dan dapat dikendalikan melalui skrining berbasis risiko di pintu masuk negara, tanpa perlu menimbulkan kepanikan berlebihan.
“Risiko terbesar Indonesia bukan kasus impor, melainkan masalah struktural, yakni kurangnya deteksi dini,” ujarnya.
Banyak kasus ensefalitis atau radang otak di Indonesia, kata Dicky, tidak diketahui penyebab pastinya karena jarang dilakukan pemeriksaan spesifik terhadap virus zoonosis seperti Nipah.
Selain itu, kesiapan rumah sakit dalam pencegahan dan pengendalian infeksi masih cenderung reaktif, bukan preventif. Kondisi ini berisiko memperparah penularan jika suatu saat muncul kasus yang tidak terdeteksi sejak awal.
Dicky menekankan, fokus utama Indonesia ke depan seharusnya adalah memperkuat surveilans penyakit, khususnya ensefalitis, penyakit mirip influenza (ILI), dan infeksi saluran pernapasan akut berat (SARI).
Ia juga mendorong penguatan prosedur pengendalian infeksi di rumah sakit, peningkatan literasi risiko zoonosis, serta integrasi pendekatan Satu Kesehatan antara manusia, hewan, dan lingkungan.
“Ancaman terbesar di masa depan bukan hanya satu virus, tetapi pola penularan zoonosis yang terus berulang pada sistem kesehatan yang belum sepenuhnya siap,” pungkasnya.
(dec)
