Adapun, kegiatan penyidikan di Kejaksaan Agung dilakukan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara periode 2007-2014. Kasus yang melibatkan Bupati Konawe Utara 2007-2009 dan 2011-2016 Aswad Sulaiman tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,7 triliun.

"Benar. Penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat, karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, Pasal 2 Pasal 3 [UU Tipikor], yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkat, Senin (29/12/2025

(dov/frg)