Pemprov DIY menegaskan, UMK 2026 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMK yang telah ditetapkan.

Sementara untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan masing-masing. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong kepastian upah sekaligus menyesuaikan dengan produktivitas pekerja.

Pemda DIY juga memastikan tidak ada penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) baru pada 2026. Untuk sektor konstruksi serta transportasi penumpang dan barang, ketentuan UMSP masih menggunakan aturan yang berlaku pada 2025.

(ell)