Purbaya menambahkan, untuk penanganan darurat pada tahun ini, BNPB telah lebih dulu mengajukan anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Saat ini, pemerintah masih memiliki sisa dana sekitar Rp1,3 triliun, ditambah anggaran BNPB yang sudah tersedia sebelumnya.
"Mereka [BNPB] juga sebelumnya punya berapa ratus miliar. Jadi masih cukup," kata Purbaya.
"Terus tahun 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kita potong itu, kita longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," tuturnya.
Sebagaiman diberitakan sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memproyeksikan anggaran yang diperlukan untuk pemulihan usai banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra mencapai Rp51,81 triliun.
Angka ini berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di sela-sela rapat koordinasi terbatas.
Perinciannya, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp25,41 triliun di Aceh; Rp12,88 triliun di Sumatra Utara; dan Rp13,52 triliun di Sumatra Barat untuk memulihkan tiga provinsi tersebut seperti kondisi sebelumnya.
"Khusus Aceh, pemulihan sampai kondisi semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun. Untuk Sumatra Utara, rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Untuk Sumatra Barat membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," ujar Suharyanto dalam rapat, dikutip Senin (8/12/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan perhitungan kebutuhan anggaran pemulihan yang dilakukan Kementerian PU mirip dengan yang dilakukannya. Kepala Negara memastikan pemerintah memiliki kemampuan untuk menyediakan anggaran pemulihan tersebut.
(lav)
