Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Jeanine Pirro, menyoroti keterlibatan etnis Tionghoa atau warga negara yang terusir dari daratan China setelah pemerintah Beijing meningkatkan tekanan terhadap aktivitas perjudian dan penipuan daring.
“Pandemi ini pada dasarnya merupakan perpindahan kekayaan antargenerasi dari warga biasa Amerika ke tangan kejahatan terorganisasi asal China. Ini bukan hanya masalah keamanan nasional, tetapi juga masalah keamanan dalam negeri,” kata Pirro.
Satuan tugas baru tersebut akan menargetkan infrastruktur berbasis di AS yang digunakan untuk mendukung operasi penipuan, termasuk penyedia layanan internet dan akun media sosial milik para pelaku. Tim ini juga akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika untuk memutus akses ke pusat-pusat penipuan luar negeri.
Upaya ini melibatkan Kantor Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, serta lembaga penegak hukum seperti FBI dan Secret Service.
Hingga saat ini, satuan tugas tersebut telah menyita dan merampas lebih dari US$400 juta dalam bentuk kripto, serta mengumumkan proses perampasan tambahan senilai US$80 juta yang akan dikembalikan kepada para korban.
Ketua konglomerat Kamboja Prince Group bulan lalu didakwa oleh otoritas AS karena menjalankan “kerajaan penipuan siber besar-besaran”, yang mengakibatkan penyitaan Bitcoin senilai sekitar US$15 miliar—disebut sebagai tindakan perampasan terbesar dalam sejarah oleh jaksa.
Secara terpisah, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menetapkan Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) di Myanmar dan empat pemimpinnya karena mendukung pusat-pusat penipuan yang menargetkan warga Amerika.
Pemerintah militer Myanmar tahun ini telah menahan ribuan warga asing yang terlibat dalam penipuan daring dan berencana merobohkan lebih dari 600 bangunan yang terkait dengan operasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe mengatakan, dalam dua tahun hingga November, sebanyak 67.982 warga asing dari 52 negara yang masuk secara ilegal melalui negara tetangga telah dideportasi.
Ia menambahkan, geng dan kelompok bersenjata tersebut mendapatkan akses internet, listrik, dan layanan keuangan dari negara-negara tetangga, dan menyerukan kerja sama lintas batas yang lebih kuat untuk memerangi kejahatan transnasional secara efektif, menurut pernyataan pemerintah pada Kamis (13/11).
(bbn)
