Pasukan, yang dijuluki Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), tersebut akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk mengamankan wilayah tersebut dan memfasilitasi upaya rekonstruksi setelah lebih dari dua tahun perang antara Israel dan Hamas.
"Sebagai organisasi perencanaan, militer AS saat ini bekerja sama dengan mitra militer internasional untuk mengembangkan opsi potensial untuk pangkalan pasukan internasional" yang akan menjadi bagian dari pasukan tersebut, menurut juru bicara Komando Pusat AS, Tim Hawkins. "Yang jelas, tidak ada pasukan AS yang akan dikerahkan ke Gaza."
Pejabat AS, yang juga meminta namanya tidak disebutkan, menjelaskan permintaan tersebut merupakan langkah awal perencanaan untuk potensi pangkalan di Israel selatan bagi pasukan stabilisasi. AS telah mengerahkan lebih banyak aset ke wilayah tersebut sejak Presiden Donald Trump mengawasi penandatanganan gencatan senjata, termasuk pusat komando dengan 200 tentara AS dan mitra internasional di Israel selatan.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Gedung Putih belum menyetujui langkah tersebut, menyebut dokumen tersebut hanyalah "selembar kertas yang dibuat oleh orang-orang acak di dalam militer."
Permintaan Informasi (Request for Information/RFI) bukanlah panggilan resmi untuk tender dan tidak menjamin kontrak di masa depan, meski memberi gambaran tentang apa yang diharapkan lembaga federal dari perusahaan swasta.
Di antara persyaratan yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah "rencana keamanan komprehensif yang mencakup prosedur kontrol akses, respons terhadap ancaman, pelaporan insiden, dan peristiwa korban massal."
Menurut Direktur Senior Pusat Kekuatan Militer dan Politik di Yayasan Pertahanan Demokrasi, Bradley Bowman, mengelola logistik upaya pelucutan senjata Hamas akan membutuhkan pangkalan yang signifikan di dekatnya, terpisah dari pangkalan Israel.
"Pertimbangan ini mungkin menjelaskan keberadaan RFI ini dan ukuran pangkalan yang direncanakan," ungkap Bowman dalam wawancara. "Mungkin ada sesuatu yang akan segera terjadi atau ini bisa jadi Pentagon mencoba proaktif mendukung upaya Trump di Gaza dan mempersiapkan ISF yang prospektif."
Ketika ditanya tentang prospek pembangunan pangkalan besar militer AS, juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani, mengatakan dia belum memiliki informasi konkret untuk dibagikan. Israel bergantung pada bantuan dan peralatan militer AS, tetapi jarang mengizinkan pangkalan militer AS di wilayahnya, dan sejauh ini pangkalan-pangkalan tersebut berukuran kecil.
"Kami bekerja sama dengan Amerika dan mitra-mitra lain untuk masa depan di Gaza," kata Shoshani pada Selasa. "Ada berbagai gagasan yang sedang dibahas."
Shomrim, organisasi berita nirlaba di Israel, pada Selasa pagi melaporkan bahwa AS sedang merencanakan pembangunan pangkalan besar di wilayah Gaza untuk mengawasi gencatan senjata. Laporan ini mengutip para pejabat Israel yang melihat rencana awal tersebut.
RFI menyatakan kontraktor akan "memberi solusi siap pakai yang lengkap," artinya kontraktor akan mengurus setiap aspek konstruksi dan pengelolaan pangkalan. Lebih lanjut, dirinci bahwa kontraktor harus menyediakan tiga kali makan sehari untuk seluruh 10.000 personel, serta mengurus pengelolaan air dan limbah, pembangkit listrik, layanan binatu, jaringan komunikasi yang andal, dan klinik medis.
Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat kontrak ini merupakan bagian dari proses tender bernama Worldwide Expeditionary Multiple Award Contract (WEXMAC), yang dikelola oleh Komando Sistem Pasokan Angkatan Laut AS. Kontrak ini biasanya digunakan untuk tugas militer internasional, tetapi telah dialihfungsikan untuk memenuhi permintaan pemerintahan Trump akan ruang penahanan imigrasi yang lebih luas.
Proses yang sama digunakan untuk memberikan kontrak senilai US$1,26 miliar pada Juli untuk membangun kamp tenda berkapasitas 5.000 tempat tidur di pangkalan Angkatan Darat El Paso.
(bbn)
