Dalam rapat tersebut, Teuku Riefky Harsya mengakui bahwa anggaran Kemenekraf memang terbatas, terutama untuk mendukung produksi film daerah. Meski demikian, ia menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih merata.
Riefky menuturkan, pemerintah juga tengah mendorong model pembiayaan kolaboratif dengan pelaku industri dan lembaga keuangan. “Kami memahami keterbatasan anggaran, tapi kami terus mencari skema agar sineas di daerah tetap bisa mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah anggota dewan menyoroti dominasi film bergenre horor dan minimnya film edukatif di layar bioskop nasional. Mereka mendesak agar insentif pemerintah diarahkan untuk produksi yang lebih beragam dan bernilai sosial tinggi.
Komisi VII DPR berencana meminta laporan lengkap mengenai penerima insentif film dalam lima tahun terakhir. Langkah ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan keadilan bagi seluruh pelaku industri perfilman Indonesia.
(dec/spt)
