"Tapi yang jelas kita sudah setujuin yang swasta bangun rumah di sana. Jadi, sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi ikutin sama Pak Presiden saja seperti apa," pungkasnya.
Sebelumnya, Bendahara Negara menyebut pemerintah tengah serius kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang direncanakan bakal menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu juga diiringi dengan pemberian pos anggaran melalui APBN. Untuk pembangunan sepanjang tahun ini, kata Purbaya, anggaran IKN telah dialokasikan sekitar Rp5,7 triliun.
"Ada Rp5,7 triliun [sudah dialokasikan untuk] tahun ini. Tahun depan [kita] dorong lebih cepat lagi," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Purbaya mengakui kebutuhan investasi untuk kelanjutan Ibu Kota Negara baru tersebut akan memakan nilai yang cukup besar, meski tak mengelaborasi berapa kebutuhan total nilai tersebut.
Kata dia, jika proses pembangunan lewat anggaran APBN berjalan lancar, itu otomatis diharapkan dapat turut mendongkrak investasi swasta.
Kelanjutan pembangunan IKN sendiri memang saat ini kembali muncul. Hal itu juga tertuang dalam revisi rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang kembali memasukkan IKN sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
RKP itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2025. Beleid itu mengestimasikan kebutuhan pos anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN mencapai sekitar Rp36 triliun.
(ell)
