Kesepakatan yang disebut "bersejarah" oleh Trump ini juga ditandatangani oleh pemimpin AS dan perdana menteri Malaysia. Deklarasi tersebut mencatat "apresiasi mendalam" atas kontribusi Trump dalam memulihkan hubungan antara Kamboja dan Thailand. Selama upacara, Trump mengatakan ia sangat mahir membuat "kesepakatan damai" dan bahwa menengahi kesepakatan khusus ini "jauh lebih menyenangkan bagiku daripada hampir semua hal karena Anda menyelamatkan orang, menyelamatkan negara."
Hun Manet menyampaikan "rasa syukur yang mendalam" atas "kepemimpinan yang tegas dan komitmen teguh" Trump terhadap perdamaian antara Kamboja dan Thailand. Anutin berterima kasih kepada Trump atas "dedikasi pribadinya" dan mengatakan deklarasi bersama tersebut adalah "hasil penting" yang akan meletakkan dasar bagi perdamaian abadi dan membantu memperbaiki hubungan bilateral.
Apa Pemicu Eskalasi Thailand dan Kamboja?
Ketegangan sudah memanas sejak 28 Mei, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di salah satu wilayah sengketa, Chong Bok. Dampak dari insiden itu memicu krisis politik di Thailand.
Setelah bentrokan kecil pada Mei, yang mana kedua belah pihak saling menyalahkan sebagai pemicu, kedua negara menumpuk pasukan di sepanjang sebagian besar perbatasan bersama mereka dan membatasi penyeberangan darat yang berfungsi sebagai rute perdagangan vital. Tindakan balasan (tit-for-tat) untuk membatasi pergerakan perbatasan menanam sumbu untuk pertempuran yang meletus pada Juli.
Pemicu langsung adalah seorang tentara Thailand menginjak ranjau darat dan kehilangan kaki pada 23 Juli saat patroli rutin di dekat Chong An Ma. Empat lainnya menderita luka-luka. Ini menyusul insiden serupa pada minggu sebelumnya di dekat Chong Bok.
Thailand menuduh ranjau tersebut baru saja dipasang oleh Kamboja dan mengeluarkan kecaman keras. Kamboja membantah ranjau itu baru dan mengatakan tentara Thailand telah menyimpang dari rute patroli mereka dan memasuki wilayah Kamboja.
Bagaimana Situasi Berlanjut ke Bentrokan Skala Penuh?
Segera setelah insiden ranjau darat kedua, Thailand menurunkan hubungan diplomatik, menarik duta besarnya dan mengusir utusan tinggi Kamboja. Sebagai balasan, Kamboja menarik sebagian besar diplomatnya dan meminta Thailand melakukan hal yang sama. Thailand melancarkan kampanye diplomatik melawan Kamboja, memberikan penjelasan kepada atase militer asing dan diplomat yang ditempatkan di Bangkok mengenai situasi tersebut dan mengajukan keluhan di bawah Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel PBB. Baik Thailand maupun Kamboja adalah negara pihak dalam perjanjian ini.
Ketegangan memuncak, ketika baku tembak pada dini hari berikutnya, 24 Juli, meningkatkan situasi menjadi bentrokan perbatasan skala penuh yang melibatkan artileri berat, roket, dan jet tempur. Setiap pihak mengklaim menyerang untuk membela diri. Thailand sempat memperingatkan bahwa konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi perang.
Apa yang dimulai sebagai bentrokan di satu area dengan cepat menyebar melintasi perbatasan Thailand-Kamboja, termasuk provinsi pesisir yang perbatasannya dijaga oleh angkatan laut Thailand. Thailand mengatakan pasukan marinirnya bergabung dalam pertempuran untuk memukul mundur penyusupan Kamboja. Kedua belah pihak saling menyalahkan dan mengutuk atas serangan di wilayah sipil.
Peran Internasional dan Gencatan Senjata
Pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB—yang dihadiri oleh perwakilan Kamboja dan Thailand—menyerukan pengekangan diri dan penyelesaian konflik secara bilateral melalui cara damai. Dewan juga mendesak de-eskalasi ketegangan dan gencatan senjata segera, sambil mendukung peran ASEAN—kelompok 10 negara Asia Tenggara—dalam mediasi.
Awalnya, Malaysia, AS, dan China menghubungi Thailand untuk menawarkan mediasi, tetapi Thailand mengatakan lebih memilih menyelesaikan konflik secara bilateral.
Titik balik terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengancam akan membekukan perjanjian dagang dengan Thailand dan Kamboja—yang keduanya menghadapi tarif 36% pada ekspor mereka ke pasar terbesar mereka—jika mereka terus berperang. Trump menghubungi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan pemimpin Thailand saat itu, Phumtham Wechayachai, untuk menengahi gencatan senjata, dan kedua belah pihak menyetujui pembicaraan kurang dari sehari kemudian.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi tuan rumah pembicaraan di kota Putrajaya, dengan utusan AS dan China hadir. Anwar mengumumkan gencatan senjata "segera dan tanpa syarat" yang akan berlaku pada tengah malam 29 Juli, dan bahwa komandan tentara Thailand dan Kamboja akan bertemu keesokan harinya untuk menegakkan perjanjian tersebut.
Setelah pembicaraan, Trump menghubungi Phumtham dan Hun Manet untuk memberi selamat kepada mereka dan menginstruksikan tim perdagangannya untuk memulai kembali negosiasi perdagangan dengan Thailand dan Kamboja. Ia juga menyebut dirinya "Presiden PERDAMAIAN."
Pasukan Thailand dan Kamboja bentrok hingga waktu gencatan senjata akan berlaku, dan kemudian semuanya menjadi sunyi selama beberapa jam. Tetapi bentrokan kemudian kembali terjadi di beberapa daerah, dengan Thailand menyalahkan Kamboja atas penembakan tanpa provokasi. Kamboja membantah pertempuran telah meletus setelah gencatan senjata. Untuk mengurangi ketegangan perbatasan, pasukan Thailand dan Kamboja menyepakati tim koordinasi untuk menyelesaikan setiap konflik baru dan mencegah terulang kembali.
Beberapa hari setelah gencatan senjata, tarif AS terhadap Thailand dan Kamboja diturunkan menjadi 19% sebagai bagian dari pengumuman pungutan yang lebih luas oleh Trump.
Perbandingan Kekuatan Militer
Thailand memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dengan 360.000 personel aktif dalam angkatan bersenjatanya dibandingkan dengan sekitar 124.000 untuk Kamboja, menurut lembaga think tank International Institute for Strategic Studies (IISS).
Panglima militer Thailand, yang dalam beberapa kesempatan merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil negara itu, menghabiskan sekitar empat hingga lima kali lebih banyak setiap tahun untuk angkatan bersenjatanya daripada Kamboja. Mereka telah membangun salah satu militer paling mumpuni di kawasan ini dan membeli sebagian besar peralatannya dari AS dan Eropa. Kamboja, di sisi lain, mendapatkan hampir semua persenjataannya dari China, yang sebagian besar didasarkan pada teknologi yang lebih tua.
Dalam pertempuran udara, Thailand akan memiliki keuntungan yang jelas. Negara ini memiliki dua skuadron Lockheed Martin Corp. F-16 modern dan satu skuadron jet tempur Saab Gripen C/Ds, menurut IISS. Kamboja tidak memiliki pesawat tempur dalam inventarisnya. Sistem rudal permukaan-ke-udara KS-1C buatan China adalah komponen kunci pertahanan udaranya. Sistem ini tidak secanggih persenjataan Barat dalam hal teknologi pelacakan radar dan memiliki jangkauan sekitar 70 kilometer.
Dalam perang darat, Thailand akan unggul dengan sekitar dua kali lipat jumlah tank dan lebih dari lima kali lipat jumlah artileri, menurut IISS.
Asal Usul Sengketa Perbatasan
Ketegangan berakar dari era kolonial dan peta yang ditarik berdasarkan perjanjian Franco-Siam awal 1900-an yang menetapkan batas antara Thailand dan Kamboja, yang saat itu merupakan bagian dari Indocina Prancis. Sebuah perjanjian pada tahun 1904 menyatakan bahwa batas akan mengikuti garis pemisah air (watershed) antara kedua negara.
Kedaulatan atas beberapa wilayah tetap menjadi titik pertentangan puluhan tahun kemudian, dan berbagai upaya untuk demarkasi batas belum membuahkan hasil. Salah satu titik panas selama bertahun-tahun adalah Kuil Preah Vihear abad ke-11, yang diklaim oleh Kamboja berdasarkan peta tahun 1907 yang digambar oleh Prancis, tetapi Thailand menegaskan kuil itu berada di sisi pemisah air mereka.
Kamboja membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), yang memutuskan mendukung Kamboja pada tahun 1962 bahwa kuil itu milik Kamboja. Meskipun demikian, Preah Vihear adalah penyebab pertempuran sporadis sejak 2008, ketika Kamboja mengajukan permohonan untuk mendapatkan status warisan dunia untuk kuil tersebut dari UNESCO, badan PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.
Situs tersebut berada di pusat bentrokan mematikan besar terakhir antara kedua negara pada tahun 2011 mengenai siapa yang memiliki wilayah di sekitar kuil. Pada tahun 2013, ICJ menafsirkan putusan tahun 1962 bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah kuil juga. Meskipun Thailand secara resmi menerima putusan pengadilan atas Preah Vihear, negara itu tidak lagi mengakui yurisdiksi ICJ.
Bentrokan pada Juli terjadi di banyak wilayah di sepanjang perbatasan yang sebagian besar belum terdemarkasi, tempat beberapa kuil kuno lainnya berada. Setelah bentrokan kecil pada Mei tahun ini, Kamboja mengajukan petisi ke ICJ untuk membantu menyelesaikan masalah kedaulatan atas empat wilayah sengketa, termasuk Prasat Ta Muen Thom dan Chong Bok. Namun Thailand bersikeras menggunakan mekanisme resolusi bilateral, seperti Komisi Perbatasan Bersama yang dibentuk oleh kedua negara pada tahun 2000. Ketidaksepakatan ini memainkan peran besar dalam memicu ketegangan antara kedua negara menjelang bentrokan mematikan.
Peran Konflik dalam Krisis Politik Thailand
Konflik pecah di bawah pemerintahan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra sebelumnya, yang diskors oleh Mahkamah Konstitusi pada Juli sambil menunggu penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika dalam penanganan masalah perbatasan.
Dalam panggilan telepon bocor yang kontroversial pada Juni dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen—yang masih memiliki pengaruh signifikan meskipun telah menyerahkan kekuasaan kepada putranya—Paetongtarn menyalahkan kebuntuan perbatasan yang memanas pada tentara Thailand.
Pernyataan tersebut, yang kemudian Paetongtarn minta maaf, memicu protes di Thailand dan seruan agar ia mengundurkan diri, dan sekelompok senator meluncurkan petisi agar pengadilan menentukan apakah ia telah melanggar standar etika. Jika terbukti bersalah, Paetongtarn akan didiskualifikasi dari jabatan puncak karena konstitusi Thailand melarang penunjukan ke kabinet siapa pun yang perilakunya merupakan "pelanggaran serius atau kegagalan untuk mematuhi standar etika."
Anutin, pemimpin Partai Bhumjaithai yang konservatif, keluar dari koalisi Paetongtarn setelah kebocoran panggilan telepon, mendorong pemerintahan ke ambang kehancuran. Ketika Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan melawan Paetongtarn dan mencopotnya dari jabatannya, Anutin meraih kemenangan sebagai perdana menteri baru Thailand dalam pemungutan suara parlemen.
(bbn)
