Padahal, berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor G/816/V.25/HK/2024, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di provinsi tersebut ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung.
Situasi serupa terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelaku UMKM dan ibu rumah tangga di wilayah itu mengaku sudah dua bulan terakhir kesulitan mendapatkan LPG 3 kg baik di pengecer maupun pangkalan resmi.
Kelangkaan LPG 3 kg di Sumbawa Barat diperkirakan disebabkan karena peningkatan permintaan, keterbatasan pasokan serta kendala distribusi.
Belakangan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.
Mengutip Radar Lombok, Iqbal meminta para bupati dan kepolisian di masing-masing daerah untuk melakukan penelusuran ke pangkalan serta agen-agen LPG 3 kg.
Dia meminta jajaranya untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun penjualan LPG 3 kg di atas HET.
Sementara itu di Kota Batam, warga di beberapa kecamatan melaporkan stok LPG 3 kg kosong selama beberapa hari terakhir.
Melansir batamnews, SPBU dan toko kelontong di Tanjung Uncang kerap kehabisan stok setelah pengiriman tiba. Konsekuensinya, sebagian warga mesti berebut mendapatkan tabung gas ke pangkalan.
Di Kota Sumenep, Jawa Timur, Kepolisian Resor Sumenep berhasil menggagalkan pengoplosan gas subsidi di sebuah gudang di Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Jumat (17/10/2025).
Petugas menangkap empat pelaku yang memindahkan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non-subsidi.
Dari lokasi, polisi menyita 33 tabung LPG 3 kg berisi, 11 tabung kosong, 12 tabung 12 kg kosong, serta peralatan pemindah gas.
Mengutip dari TribunJatim, Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti Sutioningtyas, mengatakan praktik ini terungkap setelah laporan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg di pasar.
(rtd/naw)
