Menurut dia, hasil evaluasi proyek Jakarta–Bandung akan dijadikan dasar agar proyek lanjutan lebih efisien.
“Kita sudah tahu pengalaman dari Jakarta–Bandung, kita jangan bikin banyak terowongan karena mahal, dan jangan banyak pembebasan tanah. Jadi nanti jalur kereta cepat itu bisa sejajar dengan jalur kereta eksisting atau jalan raya yang sudah ada,” katanya.
Luhut juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah restrukturisasi pembiayaan proyek Whoosh dengan pihak China sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) agar tim teknis dapat segera melakukan perundingan.
“China sudah bersedia untuk melakukan restrukturisasi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tinggal menunggu Keppres supaya timnya bisa segera berunding,” kata Luhut.
Dia menambahkan, pemerintah China telah menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan proyek hingga Surabaya apabila proses restrukturisasi tersebut selesai.
“China itu hanya bilang, mereka mau terus sampai ke Surabaya kalau restrukturisasi ini segera diselesaikan,” ujarnya.
Luhut menyebut penyelesaian proyek strategis seperti Whoosh memerlukan koordinasi antar lembaga yang solid dan berbasis data.
“Saya pikir, kita harus mendorong pemerintah kompak dan solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya harus data,” ucapnya.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung diresmikan pada Oktober 2023 dengan panjang lintasan sekitar 142 kilometer.
Polemik Whoosh
Belakangan, Kementerian Keuangan dan BPI Danantara tengah berpolemik soal pembayaran utang proyek Whoosh, yang hingga kini masih membebani keuangan negara dan BUMN PT KAI.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya enggan menggunakan anggaran negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh.
Menurut dia, Danantara mampu membayar utang proyek Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun sehingga tidak perlu menggunakan APBN.
Purbaya menilai beban tersebut dapat ditanggung langsung oleh Danantara, yang saat ini menerima dividen dari sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
“Danantara kan terima dividen dari BUMN, hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup sekitar Rp2 triliun biaya tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemuindi Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).
Di sisi lain, Danantara sempat membuka opsi pembayaran utang itu digunakan melalui APBN. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan itu, dan meminta pembayaran utang dilakukan lewat dana hasil dividen BUMN yang mengalir ke Danantara.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang dimiliki oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi 60% dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd sebesar 40%.
Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar, dengan skema pembiayaan 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham.
(naw)
