"Setiap tahun kan ada yang lebih, ada yang nggak kepake anggarannya. saya ambil saja. Kalau belanja ke tempat lain mungkin iya [harus persetujuan DPR],” kata Purbaya.
“Tapi kan ada belanja yang nggak harus persetujuan parlemen, atau saya pakai untuk ngurangin utang saya, atau ngurangin issuance. Saya mencegah inefficiency budget.”
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun meminta Purbaya menghentikan komentar dan kritikan untuk kementerian atau lembaga lain.
Politikus Partai Golkar meminta Bendahara Negara yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada awal September lalu itu fokus pada desain besar perekonomian dalam negeri.
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun lewat keterangan resmi parlemen dikutip Rabu (15/10/2025).
Misbakhun menyoroti salah satu komentar Purbaya soal pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap secara maksimal, sambil menegaskan jika alokasi anggaran itu punya dimensi politik khusus.
Dengan begitu, kata dia, ancaman rencana pemotongan anggaran salah satu program prioritas Prabowo yang tak terserap tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR.
"Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48% menjadi 2,68% itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan," tutur dia.
"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak."
(ibn/naw)
